Loading...

Minggu, 16 Mei 2010

skripsi hubungan internasional

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Di sekitar objek wisata berdaya tarik tinggi, penduduk setempat sibuk dalam berbagai kegiatan produktif seperti menyediakan penginapan, menjual produk kerajinan dan seni, menyewakan jasa transportasi, membuka rumah makan, dan banyak kegiatan ekonomi lokal yang lain. Dengan ciri di atas, industri pariwisata diandalkan untuk menyerap banyak tenaga kerja.Lagi pula, corak permintaan yang sangat beragam membuat industri ini terpecah-pecah (fragmented industry), dengan ragam pemain pasar yang sangat bervariasi.
Kaitan wisata dengan ekonomi dan investasi sangat erat. Itu sebabnya promosi pariwisata harus dilakukan upaya menggenjot perdagangan dan investasi suatu negara. Persaingan industri pariwisata di Asia Tenggara dari waktu ke waktu semakin ketat. Kemerosotan kunjungan wisatawan ke Indonesia pasca rangkaian terorisme, dan berbagai bencana alam yang menimpa Indonesia telah dimanfaatkan negara-negara lain di Asia Tenggara untuk memasarkan pariwisata serta produk wisatanya secara agresif.
Negara¬¬-negara di Asia Tenggara dengan gencarnya mempromosikan Pariwisatanya ke dunia Internasional seperti Malaysia the Truly Asia, Amazing Thailand dan Uniquely Singapore.

Bahkan secara langsung maupun tidak ada upaya negara-negara tersebut menggeser pesona Bali sebagai salah satu andalan terbesar wisata Indonesia. Malaysia secara gencar memasarkan Langkawi, Vietnam mempercantik Holong Bay, Thailand memilih koridor Phuket-Pattaya sebagai Surga Asia, dan Singapura bergegas mengemas Sentosa Island. Dalam persaingan sebagai daerah tujuan wisata, Indonesia masih tertinggal. Jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia dalam tiga tahun terakhir masih berkisar di angka lima juta. Angka ini jauh di bawah Malaysia, Thailand, Singapura dan Hongkong. Negara-negara tersebut sudah mengembangkan produk wisata yang lebih bervariasi seperti wisata pendidikan, kesehatan, MICE (meeting, incentive, convention ,and exhibition), dan sebagainya.
(http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)

Di tengah konstelasi persaingan wisata yang ketat ini, Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 ini membuat gebrakan. Yaitu sebuah program pariwisata yang bertajuk "Indonesia Visit Year 2008”. Indonesia visit year 2008 merupakan program pemerintah Indonesia di tahun 2008 dimana program tersebut dicanangkan untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia Internasional yaitu tentang kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia dan untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi maraknya anggapan negatif dari berbagai belahan dunia yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak aman.
(http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melaksanakan program tersebut agar anggapan negatif mengenai Indonesia tidak ada lagi. Dengan adanya program tersebut, maka diharapkan Indonesia kembali menjadi salah satu negara yang diminati untuk dikunjungi oleh negara-negara Internasional baik itu hanya sekedar berlibur atau berinvestasi. Karena investasi pariwisata merupakan salah satu alternatif bijak untuk menutup defisit anggaran negara yang semakin membengkak. Dengan berbekal budaya ramah tamah dan keindahan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka Indonesia siap untuk mewujudkan program Indonesia Visit Year 2008.
Pemerintah Indonesia mengharapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program Indonesia Visit Year 2008 ini. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan ikut serta dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia dan ikut menjunjung tinggi kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Program pariwisata semacam ini pernah diluncurkan di awal tahun 1990 yaitu program Sapta Pesona, meski hasilnya tidak maksimal tapi intinya tetap sama, mempromosikan Indonesia lewat kemasan pariwisata. Indonesia sebagai negeri yang sebenarnya kaya akan keindahan alam tampaknya tidak akan kesulitan dalam merealisasikannya.
Belajar dari kegagalan program serupa di awal era 90-an, Indonesia dan seluruh elemen bangsa tentunya merindukan kesuksesan menghampiri program ini. terlepas dari polemik internal yang tak kunjung henti menghampiri bangsa ini, sesungguhnya masih ada harapan untuk bangkit karena program ini merupakan program yang terkonsep dengan rapi, ditambah dengan strategi pemasaran dan publisitas yang dikemas dengan matang.

Program ini akan efektif apabila berjalan maksimal, dan akan mampu membangun image positif di mata dunia internasional. Melalui program ini Indonesia membangun kembali image positifnya di mata internasional. Indonesia mencanangkan program Indonesia Visit Year 2008 dengan target tujuh juta wisatawan mancanegara (wisman) dan perolehan devisa sebesar USD6,4 miliar.
(http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)

Tahun 2007 merupakan tonggak kebangkitan pariwisata Indonesia khususnya Bali yang sejak tragedi bom Bali I terus terpuruk. Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tahun 2007 mengalami kenaikan sekitar 32,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2008 pariwisata Bali akan mengalami lonjakan fantastis. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tahun 2007 mencapai 1.667.655 orang. Jumlah ini naik sekitar 32,32 persen dari tahun sebelumnya, di mana tahun 2006 tercatat 1.260.317 orang.
(http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)

Optimisme ini juga terkait mulai tumbuhnya pasar baru pariwisata Bali. Untuk pertama kalinya tahun 2007, wisatawan dari negeri tirai bambu itu masuk dalam 10 besar (top ten) pasar utama pariwisata Bali. Cina menduduki urutan keenam, menggeser Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat dan Belanda. Sebagai gambaran pasar utama pariwisata Bali tahun 2007 berturut-turut: Jepang, Australia, Taiwan, Korea Selatan Malaysia, Cina (RRC), Inggris, Jerman, Prancis dan AS.

Sementara Belanda yang tahun 2006 menduduki posisi kesepuluh terpental dari top ten. Australia yang tahun 2006 menduduki posisi ketiga naik ke posisi kedua menggeser Taiwan yang turun ke posisi ketiga.
(http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)

Selama ini Bali memberi kontribusi besar dalam mendatangkan wisatawan mancanegara. Bahkan sering orang lebih tahu Bali dibanding Indonesia. Di sini memang muncul dilema, apakah promosi akan dilakukan per objek wisata, per-tema wisata, atau pada aras menyeluruh dalam payung Indonesia. Setiap pilihan tergantung pada analisis pasar, segmentasi, dan target pasar yang harus dibidik. Negara tetangga tampak lebih lincah, baik dalam membangun objek wisata baru atau membangun tema baru. Shenzhen China memperkenalkan ”Window of the World”, Hongkong membangun Disneyland, Malaysia meluncur dengan Menara Petronas, Saigon membangun citra sebagai ”the most romantic city”, dan Selandia Baru berkampanye dengan memanfaatkan popularitas film Lord of the Rings.
(http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)

Pemerintah Indonesia sedang berusaha serius untuk memilih sejumlah daerah tujuan wisata lalu mengemasnya sebagai destinasi kelas dunia. Oleh karena itu pada tahun 2008 ini Pemerintah Indonesia mulai mempromosikan daerah-daerah wisata lain di Indonesia. Indonesia yang sedemikian kaya dengan aneka budaya, flora dan fauna, memiliki potensi yang besar. Dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan destinasi periwisata di daerah, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah mencanangkan destinasi pariwisata unggulan baru untuk tahun 2008, provinsi yang ditetapkan sebagai destinasi pariwisata unggulan adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalmantan Timur, dan Papua Barat. Tantangan Indonesia adalah menciptakan objek-objek wisata yang lebih variatif dan sebagai suatu paket saling melengkapi, berdaya saing tinggi, memiliki keunikan yang sulit ditiru pesaing, dan melibatkan partisipasi luas masyarakat.
Sebelum dicanangkan program Indonesia visit year 2008, pemerintah Indonesia sudah terlebih dahulu menjalin kerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle) pada tahun 2007. IMT-GT atau kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand sepakat meningkatkan kerjasama dalam upaya memberikan kemudahan aksesibilitas bagi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi dalam kawasan segi tiga pertumbuhan IMT. kerjasama tersebut membahas tentang pembangunan fasilitas dermaga untuk penyeberangan kapal ferry yang menghubungkan Kantang Thailand, Belawan Indonesia dan Penang Malaysia.
Program Indonesia Visit Year 2008 ini memperoleh dukungan dari UN-WTO
(United Nations-World Tourism Organization). UN-WTO untuk sekian kalinya memberi bantuan teknis kepada Indonesia termasuk ketika muncul musibah bom Bali maupun gempa bumi Yogyakarta berupa strategi komunikasi dengan membuat media center yang menginformasikan kondisi teraktual mengenai suatu kejadian ke seluruh dunia.
Media center ini dinilai cukup efektif dalam upaya mendukung program tersebut. komunikasi mempunyai peranan yang sentral dalam pariwisata, karena dengan informasi yang cepat dan akurat akan menjadi semacam guideline bagi wisatawan di seluruh dunia untuk datang ke destinasi. Dengan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, wisatawan segera menentukan untuk datang ke suatu negara (destinasi) yang akan dikunjungi.
Strategi Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia adalah dengan menambah daftar negara yang memperoleh fasilitas VoA (Visa on Arrival) menjadi 63 Negara. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, sosial, kepentingan bisnis atau tugas kepemerintahan sebagai bentuk upaya meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara. Dengan adanya fasilitas VoA ini diharapkan hubungan antara Indonesia dengan beberapa negara tertentu dapat meningkat dengan mengusung azas manfaat dan saling menguntungkan.
Selain fasilitas VoA, hubungan-hubungan diplomatik dengan negara-negara Internasional tengah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Indonesia di berbagai penjuru negara khususnya negara-negara di Eropa mulai mempromosikan pariwisata dengan gencar guna mensukseskan program Indonesia Visit Year 2008. Indonesia Visit Year 2008 diluncurkan di pameran terbesar pariwisata International Travel Fair (ITF) Slovakia tour 2008. Pemerintah Slovakia mendorong masyarakat Slovakia untuk mengunjungi Indonesia sebagai tujuan wisata unik dan eksotik, yang tidak dimiliki oleh tujuan wisata di negara lain. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Ukraina telah berpartisipasi dalam pameran pariwisata internasional XVII, International Exhibition: Crimea Resort Tourism 2008 dengan menampilkan berbagai brosur pariwisata Indonesia, film promosi, dan peragaan busana daerah Indonesia. KBRI untuk Swedia telah mencanangkan program promosi pariwisata Indonesia Visit Year 2008 di sebuah pameran pariwisata terbesar bertajuk Stockholm Travel Show 2008. KBRI di Melbourne Australia bersama dengan Depbudpar, telah meluncurkan program Indonesia Visit Year (VIY) 2008 dengan memanfaatkan momentum penyelenggaraan AIME ke-16 (Asia-Pacific Incentives and Meetings Expo) di Melbourne. Program Indonesia Visit Year 2008 juga sedang dipromosikan di Spanyol. Hal ini mengemuka pada acara Konferensi Pers yang digelar KBRI Madrid bersama Depbudpar, yang dihadiri sedikitnya 25 wartawan Spanyol dan kalangan Industri wisata serta peminat wisata.
(http://deplu.co.id/berita_detail.php.htm)
Indonesia begitu gencarnya mempromosikan program pariwisata ini ke berbagai negara di dunia, Indonesia diharapkan kembali menjadi salah satu negara yang diminati untuk dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara dan agar anggapan negatif mengenai Indonesia tidak ada lagi. Selain itu Indonesia akan memperoleh pendapatkan yang besar dari devisa negara sehingga diharapkan mampu menutup defisit keuangan negara.
Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana strategi dan program Indonesia tersebut direalisasikan oleh pemerintah Indonesia, dalam konteks Studi Hubungan Internasional. Berdasarkan latar belakang diatas, maka sejumlah konsep dan teori yang dimaksud akan diambil dari beberapa mata kuliah inti yang dijadikan kurikulum pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, yaitu:
1. Politik Luar Negeri, dalam kaitan dengan kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lainnya.
2. Analisis Politik Luar Negeri, digunakan penulis untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dibuat, sikap dan perilaku ataupun aksi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi masalah internal nya.
3. Ekonomi Politik Internasional, yaitu berkaitan dengan konsep-konsep faktor ekonomi dan faktor politik sebagai perangkat analisis adanya interaksi ekonomi. dan politik diantara negara-negara yang satu sama lain saling mengadakan hubungan kerjasama secara timbal balik.
4. Kerjasama Internasional muncul sebagai bentuk pola kerjasama yang ditimbulkan dari peranan pemerintah Indonesia dalam merealisasikan program Indonesia Visit Year 2008
Berangkat dari fenomena diatas ditambah dengan konsep, pendekatan, dan teori-teori dalam Hubungan Internasional maka penulis memberikan judul untuk skripsi ini yaitu:
“STRATEGI INDONESIA DALAM MEMPROMOSIKAN PARIWISATA MELALUI PROGRAM INDONESIA VISIT YEAR 2008 (2005 – 2008)”

1.2 Permasalahan
1.2.1 Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah dimana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Identifikasi masalah adanya upaya untuk menjelaskan suatu fenomena pada situasi tertentu. Untuk memudahkan dalam identifikasi masalah diperlukan adanya suatu penjelasan. (Suriasumantri,1993:309)
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai masalah-masalah yang rumit yang harus dihadapi bukan hanya dalam satu aspek kehidupan saja, tetapi didalam berbagai aspek kehidupan bernegaranya, seperti dalam bidang ekonomi yang sampai sekarang belum dapat bangkit dari keterpurukannya, masalah politik yang carut marut, serta citra negatif Indonesia di mata dunia Internasional akibat berbagai tragedi dan musibah yang terus menerus menimpa Indonesia pada tahun-tahun belakang ini mulai dari krisis ekonomi, bencana Tsunami, bom bali sampai masalah-masalah internal bangsa Indonesia. Keterpurukan Indonesia tersebut telah dimanfaatkan oleh negara-negara lain di Asia Tenggara untuk memasarkan pariwisata serta produk wisatanya secara agresif karena kaitan wisata dengan ekonomi maupun investasi sangat erat.
Namun seiring berjalannya waktu citra Indonesia dimata dunia Internasional perlahan membaik itu terbukti dari banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung dan berinvestasi di Indonesia pada tahun 2007
(depbudpar http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008 )
Di tengah konstelasi persaingan ketat ini Pemerintah Indonesia membuat sebuah. program bertajuk "Indonesia Visit Year 2008”. Indonesia visit year 2008 merupakan program pemerintah di tahun 2008 dimana program tersebut digunakan untuk memperkenalkan bangsa Indonesia kepada dunia luar yaitu tentang kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia dan untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi maraknya anggapan negatif dari berbagai belahan dunia yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak aman dan juga diharapkan dapat membantu menutupi defisit keuangan negara karena tidak dapat dipungkiri pariwisata merupakan sumber utama dari pemasukan devisa negara. Strategi promosi yang baik dan efektif diharapkan mampu menjadi solusi bagi pemerintah Indonesia dalam bidang pariwisata ini.

1.2.2 Pembatasan Masalah
Luasnya permasalahan diatas, penulis membatasi masalah pada strategi Indonesia dalam mempromosikan pariwisatanya terhadap negara-negara Internasional dan pengaruhnya terhadap kepentingan nasional negara Indonesia pada periode 2005-2008. Tahun 2005 adalah tahun dimana tragedi bom Bali terjadi untuk yang kedua kalinya. Tragedi Bom Bali2 membuat citra Indonesia semakin buruk dimata dunia Internasional. Dampak tersebut mengakibatkan merosotnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Untuk menyikapi maraknya anggapan negatif terhadap Indonesia maka tahun 2008 ini Indonesia mencanangkan sebuah program promosi pariwisata yaitu Indonesia Visit Year 2008.
Tahun 2008 merupakan tahun dimana pemerintah Indonesia mengangap sebagai awal kebangkitan pariwisata Indonesia, karena tahun 2008 bertepatan dengan moment 100 tahun kebangkitan nasional Indonesia. Selain itu persaingan wisata antara negara¬¬-negara di Asia Tenggara makin ketat, negara-negara tersebut dengan gencarnya mempromosikan pariwisatanya ke dunia Internasional seperti Malaysia (Malaysia the Truly Asia), Thailand (Amazing Thailand) dan Singapura (Uniquely Singapore). Alasan-alasan itulah yang membuat Indonesia harus membangkitkan kembali pariwisatanya pada tahun 2008 ini.


1.2.3 Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan pertanyaan tentang objek empiris yang jelas batasnya serta dapat diidentifikasikan faktor yang terkait. Perumusan masalah upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan apa saja yang ingin dcarikan jawabannya. (Suriasumantri,1996:312).
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah maka dirumuskan research question sebagai berikut: “Bagaimanakah strategi Indonesia dalam merealisasikan program promosi pariwisata Indonesia visit year 2008 ?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1.3.1 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui latar belakang Indonesia mencanangkan program Indonesia Visit Year 2008.
b. Mengetahui strategi yang dilakukan Indonesia dalam mempromosikan program Indonesia Visit Year 2008.
c. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan program Indonesia Visit Year 2008.

1.3.2 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang dapat dipetik dari pemecahan masalah yang didapat dari penelitian. (Suriasumantri, 1996: 313).
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi referensi bagi para penstudi Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap masalah kebijakan politik luar negeri suatu negara terhadap negara lainnya. Penelitian ini juga melatih penulis dalam membuat karya ilmiah yang lebih baik lagi.

I.4 Kerangka Pemikiran
I.4.1 Pendekatan
Dalam pengertian yang sederhana suatu pendekatan didefinisikan sebagai “a way looking at and then explaining a particular phenomenon” (Johari, 1985:91). Cara untuk melihat dan kemudian menjelaskan suatu fenomena dapat secara luas dan menyeluruh (holistik) atau bisa terbatas pada sebagian titik tertentu saja (analitik), dengan memunculkan kriteria-kriteria dalam menyeleksi masalah untuk memperoleh data yang relevan agar fenomena tersebut dapat dijelaskan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Rosenau, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sistem yang berdasarkan pada Rosenau.
Menurut Rosenau, faktor-faktor atau sumber-sumber kebijakan luar negeri melalui dua kontinum, yakni dengan cara menempatkan sumber-sumber itu pada kontinu waktu (time continu) dan kontinu agresi sistematik (systemic agregation continu) (Rosenau. 1976: 18).


Kontinu waktu meliputi sumber-sumber yang cenderung bersifat mantap dan berlaku terus-menerus dan tetap, dan sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jarak pendek, dan sumber-sumber yang dapat berubah (Moch. Yani. 2005: 56).

Menurut Rosenau sumber-sumber utama yang menjadi input dalam kebijakan luar negeri adalah, sumber sistemik yang bersal dari lingkuhgan eksternal dari suatu negara, sumber masyarakat merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal, sumber pemerintahan merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan dan sumber idiosinkratik yang merupakan sumber internal yang melihat pada pengalaman, nilai-nilai, bakat, serta kepribadian elit politik.
Secara sederhana model sumber-sumber yang mempengaruhi kebjakan luarnegeri menurut Rosenau dapat digambarkan dalam bentuk bagan seperti di bawah ini. Model ini dikenal dengan nama model Adaptif karena model ini meneliti kebijakan luar negeri yang fokus pada bagaimana negara-negara memberikan respon terhadap kendala-kendala dan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh lingkungannya ( Moch. Yani. 2005: 66)

Gambar 1.1
Model Adaptif Politik Luar Negeri
(Sumber: James N. Rosenau, Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods. New York: Sage Publications, 1974, hal 47.)

Model ini berupaya memisahkan beberapa pilihan politik luar negeri berdasarkan perkiraan kapabilitas yang dimiliki suatu negara dan posisi geopolitiknya. Menurut model ini politik luar negeri merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal (perubahan struktural). Dengan kata lain, tindakan politik luar negeri suatu negara pada waktu tertentu merupakan penjumlahan dua variabel independen, yaitu perubahan eksternal dan perubahan struktural (internal). Dalam perspektif ini semua negara-bangsa dapat dipandang sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Maka analisis perpektif adaptif ini memusatkan perhatiannya pada proses tindakan adaptasi suatu negara sebagai satu respon terhadap lingkungan eksternal dan internalnya yang berubah dengan berpijak pada penilaian dari negara tersebut akan kapabilitas yang dimilikinya, posisi geografi dan sebagainya (Moch. Yani. 2005:67).
Secara khusus, Rosenau menyatakan bahwa politik luar negeri pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme untuk negara-negara beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. Maka itu, pemerintah dalam bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya harus menyeimbangkan tekanan internal dengan tuntutan eksternal dimana proses penyeimbangan ini mempunyai resiko tinggi dan bahkan kemungkinan disintegrasi. Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal makin meningkatkan tuntutannya berkenaan dengan kondisi di lingkungan eksternal, atau ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman bagi keberadaan negara-bangsa tesebut akhirnya kondisi tekanan dari kedua lingkungan tersebut diproses di dalam benak para pembuat keputusan yang bertindak untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang berdasarkan pada persepsi para pembuat keputusan mengenai kondisi lingkungan di sekitar mereka (Moch. Yani. 2005: 68)
Rosenau memunculkan empat kemungkinan pola adaptasi politik luar negeri dari suatu negara sebagai respon atau hambatan-hambatan dari lingkungan domestik dan internasional yang dihadapi oleh para pembua keputusan. Keempat pola adaptasi luar negeri tersebut adalah : preservation adaptation (responsive to both external and internal demands and changes), acquiescent adaptation (responsive to external demands and changes), intrasignent adaptation (responsive to internal demands and changes), promotive adaptation ( unresponsive to both internal and estenal demands and changes) (Moch yani. 2005:68).
Pemerintah Indonesia dalam membuat keputusannya menggunakan salah satu pola adaptasi politik luar negeri dari Rosenau yaitu preservation adaptation dalam mengatasi dampak dari keamanan domestik pasca terjadinya bencana alam dan terorisme. Melalui program Indonesia Visit Year ini Indonesia meyakinkan publik dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang aman baik dari musibah bencana alam maupun terorisme, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi seperti kunjungan ke negara-negara Internasional untuk mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Indonesia sedangkan bukti kongkrit pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak keamanan domestik yaitu pemerintah Indonesia telah menangkap dan mengeksekusi para pelaku teror bom (bom bali1 dan bom bali2)

1.4.2 Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual terdiri dari sejumlah konsep yang saling menjalin dan disusun secara sistematis untuk memberikan suatu kerangka pengorganisasian analisis yang penting bagi suatu rancangan penelitian atau karya ilmiah. Tidak ada pola atau kerangka konseptual yang dipakai secara universal, masing-masing harus dirancang untuk penelitian yang akan dilakukan. (Plano, 1999:9)

Hubungan internasional menurut K.J.Holsti dalam bukunya Politik Internasional suatu kerangka analisis yaitu:
“Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Lebih lanjut dikatakan, termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi, dan perkembangan niulai-nilai dan etika internasional.”
(Holsti, 1987: 26-27).
“Politik internasional merupakan kebijakan politik luar negeri, dimana kebijakan ini didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yagn merumuskan tujuan, menentukan preseden-preseden atau melakukan tindakan-tindakan yang diambil untuk memusatkan atau mengimplementasikan keputusan itu” (Holsti 1987:28)

Adanya interaksi merupakan kunci dari politik internasional yaitu menerangkan hubungan antar negara-bangsa yang berusaha saling mempengaruhi demi memaksimalkan kepentingan dari masing-masing negara yang disebut juga dengan kepentingan nasional, seperti dipaparkan oleh A. Dahlan Nasution dalam bukunya Politik Internasional, Konsep dan Teori. Yaitu:
“Kepentingan nasional memberikan konstelasi yang diperlukan dalam kebijakan nasional. Suatu negara yang sadar memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi yang berubah cepat akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangan dan mewujudkan ke arah usaha tujuannya daripada merubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru”. (Nasution 1983: 43).

Suatu negara yang selalu memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi apapun akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangan dan tujuannya daripada merubah kepentingannya. Keamanan domestik Indonesia pasca serangkaian terorisme, dan bencana alam telah memperburuk citra Indonesia dimata dunia Internasional.
”Menurut Buzan keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (Survival). Isu-isu yang yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi, yaitu: politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. Tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai, dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda”..(Buzan 1991:21-23)

”Kebijakan luar negeri pada hakekatnya merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya. Tindakan tersebut tidaklah semata-mata bersifat acak (random) dan unik, melainkan mencerminkan adanya pola-pola (pattern) yang merujuk pada perilaku negara untuk merealisasikan tujuan-tujuannya(Lovell, 1970:69). Menurut Lovell, kebijakan luar negeri memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sarana-sarana yang dimilikinya. Pemilihan dan penentuan atas tujuan sarana tersebut dipengaruhi oleh peluang dan kendala yang terdapat di lingkungan eksternal. (Ibid, hlm. 289-290).


Berdasarkan definisi tersebut bahwa dalam mencapai tujuannya suatu negara membutuhkan sarana, rencana yang matang, dan seperangkat instrumen politik luar negeri, yaitu dalam bentuk kebijakan-kebijakan sebagai alat interaksi yang bertujuan mencapai kepentingan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Instrument politik tersebut berupa diplomasi, baik itu bersifat kooperatif, akomodatif maupun penentangan yang dipengaruhi oleh hubungan diplomatik yang berpengaruh terhadap penentuan sikap negara. S.L Roy dalam buku Diplomacy mempunyai definisi tentang diplomasi yang diterjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati, sebagai berikut:
“Diplomasi yang sangat erat hubungannya dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal dalam memperoleh tujuan yang diinginkan,diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Sehingga diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain. ( Roy,1991:15)


I.4.3 Hipotesis
Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah dan kerangka konseptual dan guna memudahkan dalam memberikan gambaran bagi penulis terhadap penelitian yang dilakukan, penulis mempunyai hipotesis sebagai berikut:
“Strategi Indonesia dalam mempromosikan pariwisata melalui program Indonesia Visit Year 2008 yang berupa Image promotion, Sales promotion, paduan jasa pelayanan pariwisata, dan pembinaan kerjasama pariwisata yang konsisten akan mempengaruhi pandangan dunia Internasional terhadap Indonesia”

I.4.4 Definisi Operasional
Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti, menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1999:152)
Untuk dapat memahami dan mengukur variable yang terdapat dalam hipotesis maka variable-variable tersebut akan didefinisikan secara operasional sebagai berikut:
1. Program Indonesia Visit Year 2008 adalah sebuah program promosi pariwisata Indonesia dalam usaha untuk membangun citra positif Indonesia dimata dunia Internasional.
2. Strategi promosi, pameran kebudayaan dan festival budaya nasional, destinasi pariwisata unggulan baru dan peningkatan keselamatan dan keamanan yang konsisten merupakan instrument-instrument penting dalam merealisasikan Program Indonesia Visit Year 2008
3. Kerjasama Internasional adalah kegiatan pendukung Program Indonesia Visit Year 2008 yang merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam memajukan pariwisata Indonesia

I.5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
I.5.1 Metode Penelitian
Metode adalah sebuah cara untuk mengelola suatu teori dengan cara mengaplikasikannya ke dalam data-data. (Johari, 1985:22). Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Metode deskriptif-analitis ini mengemukakan ciri-ciri dari sesuatu, secara garis besar metode deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti dalam suatu situasi untuk kemudian menganalisa mengapa gejala atau masalah tersebut terjadi. Penggambaran dalam metode deskriptif berhubungan dengan apa, siapa, bilamana dan bagaimana suatu gejala dan berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak detail yang tidak penting. Metode deskriptif-analitis didefinisikan sebagai metode untuk menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan teori dan konsep-konsep yang dipakai. (Silalahi, 1999:100)



1.5.2 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data serta informasi di dalam penulisan skripsi ini, penulis kumpulkan melalui dua cara yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Di bawah ini diuraikan tentang teknik pengumpulan data tersebut.
1. Penelitian kepustakaan atau library research, yaitu penelitan yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasisfikasi bahan-bahan tertulis dengan cara membaca dan mempelajari yang bersumber dari buku referensi, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, surat kabar dan majalah serta sumber resmi maupun dokumen-dokumen yang dapat menunjang penelitian ini sebagai data sekunder sebagai landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas dalam penyajian skripsi ini.
2. Penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dari objek yang akan diteliti dengan menggunakan cara:
a) Observasi, pengamatan dilokasi penelitian data yang dibutuhkan.
b) Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan pihak yang berwenang
mengenai masalah yang sedang diteliti.


1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian
1.6.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dibeberapa perpustakaan dan instansi terkait guna mencari literatur atau bahan yang relevan dengan penelitian, yaitu:
1. Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran
Jl. Dipatiukur No. 46 Bandung
2. Perpustakaan Jurusan Hubungan Internasional
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang.
3. Perpustakaan FISIP UNPAD, Bandung.
JL. Bukit Dago Utara No. 25 tlp. 2509216-Bandung 40135
5. Perpustakaan UNPAR
Jl. Ciumbuleuit. No. 94, Bandung

1.6.2 Waktu Penelitian
Penyusunan waktu penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai waktu yang dibutuhkan dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Penulis membuat time schedule untuk rencana kegiatan penelitian ini.

Tabel 1.1
Rencana Jadwal Kegiatan
No Aktifitas Waktu
Des Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul
1 Pra Riset
a) Pencarian Data
b) Pengajuan Judul
c) Penunjukan dosen
pembimbing
2 Riset
a) Pencarian Data
b) Pembuatan Usulan
Penelitian
3 Bimbingan Usulan Penelitian
4 Seminar Usulan Penelitian
5 Bimbingan Skripsi
6 Seminar Draft
7 Sidang Sarjana

1.7 Sistematika Penulisan
Bab I Bab Pendahuluan,
Yang didalamnya terdapat usulan penelitian yang menjadi dasar penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, formulasi kerangka pemikiran yang terdiri atas pendekatan, kerangka konseptual, hipotesis, dan definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, waktu dan lokasi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
BAB II Tinjauan Pustaka
Merupakan bab yang mencakup serangkaian teori dan pendekatan yang relevan dengan obyek penelitian yang akan dijelaskan lebih lanjut. Teori, konsep dan pendekatan ini berasal dari studi Hubungan Internasional, terutama yang berhubungan dengan Kebijakan Luar Negeri sutu negara, Ekonomi Internasional, dan Kerjasama Internasional
BAB III Obyek Penelitian
Merupakan Obyek Penelitian, yang memuat informasi-informasi, baik yang umum maupun yang khusus, meliputi gambaran umum mengenai kondisi Indonesia, pariwisata Indonesia, kebijakan Politik Luar Negerinya sampai dengan diluncurkannya program pariwisata Indonesia Visit Year 2008.
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini akan menganalisis obyek penelitian dalam upaya menguji hipotesis yang diajukan atau juga disebut sebagai bagian inti. Di sini akan dipaparkan hasil penelitian terhadap variabel-variabel yang ada, dan juga akan disajikan analisa mengenai keterhubungan variabel penjelas dan variabel yang dijelaskan.
BAB V Kesimpulan dan Saran
Merupakan bab penutup yang akan memaparkan resume dari beberapa bab sebelumnya, kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang telah diteliti dan dianalisa. Kesimpulan akan memuat pembuktian hipotesis, apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Sementara saran-saran yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian baik saran metodologi maupun substansial yang direkomendasikan diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka untuk lebih memahami tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam studi Hubungan Internasional.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini akan dipaparkan berbagai teori dan konsep yang dapat menunjang dan dinilai relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini:

2.1 Hubungan Internasional
“Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Lebih lanjut dikatakan, termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi, dan perkembangan niulai-nilai dan etika internasional.”(Holsti, 1987: 26-27). “Politik internasional merupakan kebijakan politik luar negeri, dimana kebijakan ini didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yagn merumuskan tujuan, menentukan preseden-preseden atau melakukan tindakan-tindakan yang diambil untuk memusatkan atau mengimplementasikan keputusan itu” (Holsti 1987:28)

Dari beberapa pengertian istilah Hubungan Internasional diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan Internasional dapat ditinjau sebagai fenomena sosial maupun disiplin ilmu.(Bakry 1999:4). Sebagai disiplin ilmu atau bidang studi, Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari segala macam bentuk hubungan antar negara, antar bangsa atau antar pemerintah atau perorangan yang melintasi batas negara.
“Sebagai suatu fenomena sosial, Hubungan Internasional merupakan kenyataan sosial yang meliputi semua interaksi yang melibatkan fenomena sosial yang melintasi batasan nasional sutu negara, baik menyangkut aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Hubungan Internasional tidak hanya melibatkan kontak fisik secara langsung, tetapi juga meliputi transaksi ekonomi, penggunaan militer, dan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah atau non pemerintah. Sehingga pada perkembangannya Hubungan Internasional mengarah pada kegiatan-kegiatan seperti perdagangan Internasional dan investasi, turisme, bantuan kemanusiaan, perang dan juga olimpiade”.(Lopez & Stohl 1989:3)

Definisi yang luas ini menunjukan adanya huungan timbal balik yang melibatkan sedikitnya dua pihak dalam sebuah hubungan. Dengan demikian telaah atas Hubungan Internasional mengacu kepada segala bentuk interaksi antara aktor-aktor baik negara ataupun bukan negara dimana satu pihak mempengaruhi pihak lainnya.

2.2 Kebijakan Luar negeri
“Kebijakan luar negeri pada hakekatnya merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya. Tindakan tersebut tidaklah semata-mata bersifat acak (random) dan unik, melainkan mencerminkan adanya pola-pola (pattern) yang merujuk pada perilaku negara untuk merealisasikan tujuan-tujuannya(Lovell, 1970:69). Menurut Lovell, kebijakan luar negeri memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sarana-sarana yang dimilikinya. Pemilihan dan penentuan atas tujuan sarana tersebut dipengaruhi oleh peluang dan kendala yang terdapat di lingkungan eksternal”.(Ibid, hlm. 289-290).

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah sarana bagi negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya di lingkungan eksternal. Kebijakan luar negeri adalah semua sikap dan aktifitas yang melalui itu masyarakat nasional yang terorganisasi berusaha untuk menguasai dan mengambil keuntungan dari lingkungan internasional (all the attitude and activities through which organized nation society seeks to cope with and benefit from international environment) (Rosenau, 1976:27).
Kebijakan luar negeri (foreign policy) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasional.
Kepentingan nasional pada intinya melukiskan suatu aspirasi yang dipakai secara operasional dalam perumusan kebijakan politik, dimana kebijakan tersebut menjadi sarana perantara dalam mencapai tujuan nasional dan sasaran dalam wujud yang nyata, yaitu melalui konsep kebijakan luar negeri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa politik luar negeri merupakan alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional dan harus sesuai dengan tujuan nasional serta sasaran-sasarannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Kusumaatmadja, 1983 : 152).
Kepentingan nasional terbagi kedalam beberapa jenis yaitu:
1. Kepentingan Nasional Inti, merupakan kepentingan nasional yang mendorong pemerintah dan bangsa melakukan eksistensinya dalam mepertahankan atau memperluas tujuan sepanjang waktu (untuk mencapai nilai atau kepentingan ini bisa dilakukan dengan atau tanpa menekan negara lain)
2. Kepentingan Nasional Jangka Menengah, kepentingan nasional ini biasanya menekankan tuntutannya pada negara lain (komitmen untuk mencapai tujuan ini bersifat serius dan biasanya tujuan ini memiliki beberapa pembatasan).
3. Kepentingan Nasional Jangka Panjang, kepentingan nasional ini jarang memiliki batasan waktu dalam pencapaiannya. Dalam kenyataan para negarawan jarang sekali menempatkan nilai tertinggi dalam kepentingan jangka panjang dan mereka tidak akan menggunakan kemampuan nasional atau kebijaksanaan nasional untuk mencapainya, kecuali jika sasaran yang hendak dicapai penting sekali sifatnya bagi ideologi (Plano. 1999:5) Menurut Howard H. Lentner, ada dua faktor yang mempengaruhi atau determinan dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu:
1. Internal/domestik determinan, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam negara itu sendiri yang menjadi bagian dari kepentingan nasional dan harus diperhitungkan dalam upaya pencapaian tujuan nasional keluar.
2. Eksternal determinan, yaitu faktor-faktor yang terdapat diluar batas teritorial suatu negara atau didalam suatu lingkungan internasional (Lentner, 1974: 105-170).
Kebijakan luar negeri yang telah diputuskan oleh suatu negara dapat dijalankan atau dilaksanakan melalui beberapa sarana kebijakan luar negeri. Sarana-sarana yang dapat digunakan oleh negara dalam melakukan aksi kebijakan luar negerinya, secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu:
1. Political means, yaitu tindakan dari suatu negara yang dilakukan dengan cara mengirimkan orangnya ke negara-negara lain untuk mempegaruhi tokoh-tokoh politik di negara itu demi untuk kepentingan dari negara yang mengirimnya tersebut.
2. Diplomatic means, yaitu cara-cara diplomasi yang digunakan sebagai sarana utama dalam politik luar negerinya.
3. Informatical means, yaitu aksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan menggunakan media komunikasi sebagai sarana politik luar negerinya, yang diarahkan kepada masyarakat negara lain atau dunia internasional demi untuk mencapai kepentingan dari negara yang melakukan aksi tersebut.
4. Military means, yaitu penggunaan kekuatan militer sebagai sarana untuk mencapai kepentingan politik suatu negara ke negara lain (Lentner, 1974: 113-7).

2.3 Pendekatan Sistem dalam Analisis Kebijakan Luar Negeri.
Negara sebagai sebuah sistem atau unit tersendiri dalam interaksinya dengan aktor-aktor internasional lainnya mendapat pengaruh-pengaruh yang datang baik dari lingkungan luar (eksternal) maupun lingkungan dalam (internal). Menggunakan pendekatan yang melihat negara sebagai sebuah sistem kita bisa mengidentifikasikan apa saja yang menjadi pengaruh atau faktor bagi negara dalam mengambil suatu tindakan atau kebijakan yang menentukan posisinya ketika berinteraksi dengan aktor-aktor lainnya.
Penerapan pendekatan sistem dalam usaha untuk memahami kebijakan luar negeri harus disertai karakteristik-karakteristik sebagai berikut :
1. Komponen-komponen yang ada dalam sistem harus dispesifikasikan dengan jelas hingga terlihat arti penting dan pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan.
2. Sistem itu sendiri harus dijelaskan sebagai suatu kesatuan.
3. Konsepsi kebijakan luar negeri adalah sesuatu yang dinamis dan sistem selalu bereksi terhadap perubahan dan selalu beradaptasi.
4. Sistem kebijakan luar negeri selalu berhubungan dengan lingkungannya.
5. Variabel yang ada dalam sistem saling berhubungan dan tergantung satu sama lain (Clarke, 1989: 31).
Pendekatan sistem dalam kebijakan luar negeri merujuk pada tiga hal, pertama sistem terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama untuk melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan bersama dan kebijakan luar negeri sendiri dibuat untuk menentukan tujuan dan sikap suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya. Kedua, sistem terdiri dari kesalingterhubungan antar komponen-komponen utamanya dimana tugas utama dari komponen-komponen itu adalah untuk mempertahankan keberlangsungan sistem tersebut. Ketiga, sistem akan selalu berhubungan dengan lingkungannya. Interaksi suatu negara sebagai suatu sistem dilakukan melalui penerimaan input-input yng datang dari lingkungan internal dan eksternal untuk kemudian menghasilkan output berupa kebijakan luar negeri yang juga interaksi negara dengan lingkungannya (Lovell, 1970: 214-216).
Perubahan dari input terjadi melalui suatu proses dimana pemerintah menginterpretasikan semua input yang masuk agar bisa menghasilkan output yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kepentingan yang dimiliki oleh negara tersebut. Secara garis besar karakteristik proses untuk mengubah input menjadi output adalah sebagai berikut :
1. Input-input diinterpretasikan menjadi fakta.
2. Setelah melalui interpretasi, input tersebut diubah menjadi suatu isu yang lalu dikomunikasikan kepada seluruh sistem.
3. Isu-isu yang telah berada dalam sistem lalu disaring dan diadaptasikan sesuai dengan visi dari orang-orang yang berurusan dengan isu tersebut sehingga dihasilkan beberapa pilihan tindakan politis yang diambil (Calarke, 1989 :35-36).
Tindakan atau kebijakan apapun yang diambil oleh suatu negara akan selalu sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Kebijakan yang diambil oleh suatu negara juga memperlihatkan pendirian suatu negara terhadap suatu isu internasional. Respon terhadap isu tersebut akan menghasilkan feedback yang nantinya akan kembali input bagi negara untuk membuat dan memutuskan kebijakan berikutnya

2.4 Strategi dan Diplomasi sebagai Instrument Politik Luar Negeri
2.4.1 Pengertian Strategi
Menurut Lovell, istilah strategi seringkali diartikan sebgai rancangan operasi militer dalam perang, namun istilah tersebut dapat pula diaplikasikan ke dalam pengertian yang lebih luas.
“Strategi dapat diartikan sebagai pra desain dari seperangkat tindakan, serangkaian keputusan, dalam situasi kompetitif di mana hasil akhirnya tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Dalam pengertian yang luas strategi kebijakan luar negeri adalah rencana-rencana suatu negara untuk memajukan atau mencapai kepentingan nasionalnya dan mencegah negara-negara lain yang menghalangi pencapaian kepentingan nasional tersebut. (Lovell, 1970:68).

“Suatu negara harus memiliki strategi dalam merencanakan kebijakan politik luar negeri untuk memajukan atau mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut lovell Perspektif strategi adalah pola yang luas dari kesinambungan dan perubahan dalam kebijakan luar negeri yang dijelaskan dalam kepentingan yang dimunculkan para pembuat kebijakan. Sehingga perspektif ini menitikberatkan dalam keputusan-keputusan tertentu atau runtutan-runtutan dari keputusan-keputusan yang diinterpretasikan dalam pemikiran taktis. Dalam pengertian yang lebih luas, perspektif strategi ini adalah pola-pola yang terjadi dari sebuah rencana yang dilakukan oleh sekelompok pembuat keputusan suatu negara untuk memajukan kepentingan-kepentingan nasional negaranya tersebut sambil mencegah pihak lawan untuk menimpa mereka. ”.

Perspektif strategi menurut Lovell dibagi dalam dua kompoenen strategi, yaitu:
1. Komponen Ofensif (offensive component), yaitu desain untuk mencapai hasil. Komponen ofensif bukan hanya harus mengingatkan akan keuntungan yang mungkin bisa diraih dari aksi tertentu, tapi juga keberhasilan dan kerugian yang telah diperhitungkan sebelumnya.
2. Komponen Defensif (defensive component), yaitu suatu rencana untuk aksi pencegahan suatu negara, karena kepentingan terancam oleh negara lain, juga suatu rencana untuk merespon ancaman pada saat aksi pencegahan tersebut gagal. (Lovell, 1970:99)

Ada dua kemungkinan dari perspektif strategi. Kemungkinan pertama adalah ketika pembuat kebijakan melihat bahwa strategi atau kebijakan negara lain mendukung kepentingan nasionalnya maka negara perespon melakukan leadership jika kapabilitas negara nya lebih baik atau superior dari negara yang mendukung kebijakannya tadi, atau negara perespon tadi akan melakukan strategi concordance jika kapabilitas nasionalnya lebih buruk atau inferior daripada negara yang mendukung kebijakannya tadi.
Kemungkinan kedua adalah ketika pembuat kebijakan melihat bahwa strategi negara lain mengancam kepentingan nasional negaranya, maka negara perespon akan melakukan strategi confrontative jika pembuat kebijakan tersebut merasa bahwa kapabilitas negaranya lebih baik atau superior dari negara yang mengancam tersebut, atau melakukan strategi accommodation jika pembuat kebijakan tersebut merasa bahwa kapailitas negaranya lebih buruk dari negara yang mengancam tersebut.

2.4.2 Pengertian Diplomasi
Definisi diplomasi berdasarkan Oxford English Dictionary: diplomasi adalah (1) amanajemen dari hubungan internasional dengan jalan negosiasi, (2) suatu metode dimana hubungan diplomasi dilakukan dan di manajerial oleh duta besar dan yang berwenang,(3) adalah ketajaman berfikir atau seni dari seorang diplomat, (4) suatu subyek studi, (5) karir diplomatic.
Menurut Satow diplomasi adalah aplikasi dari kecerdasan dan taktik dari seorang diplomat yang ditunjuk oleh suatu negara yang merdeka kepada negara lain, atau keahlian dalam mengatasi permasalahan negara dengan jalan damai.
(Satow, Pusdiklat Pegawai Departemen Luar negeri, Peran PBB dalam Pemeliharaan Perdamaian dan keamanan Internasional (disampaikan pada penyelenggaraan Diklat Diplomasi Ekonomi angkatan ke III Dep. Keu RI, Jakarta, 2004,Pg 2.)
Diplomasi adalah sebuah instrument politik luar negeri, baik itu bersifat kooperatif, akomodatif maupun penentangan yang dipengaruhi oleh hubungan diplomatik yang berpengaruh terhadap penentuan sikap negara. S.L Roy dalam buku Diplomacy mempunyai definisi tentang diplomasi yang diterjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati, sebagai berikut:
”Diplomasi yang sangat erat hubungannya dengan hubungan antar negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal dalam memperoleh tujuan yang diinginkan,diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Sehingga diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain”.. ( Roy,1991:15)

Dari berbagai definisi tentang diplomasi tersebut diatas, menyangkut interaksi antar negara dalam menyelaraskan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan nasional yang terkait, maka tidak salah juga jika dikatakan bahwa pada hakekatnya hubungan-hubungan tersebut bersifat “bargaining relationships” karena semua isu yang muncul dalam interaksi tersebut mengandung unsure-unsur “common interest” dan unsure-unsur “conflict”. Dalam banyak hal, porsi unsure konflik justru lebih besar atau dianggap lebih besar oleh yang terlibat. Karena itu diplomasi dapat juga disebut sebagai seni berdialog untuk mencapai tujuan bersama dan menghindari terjadinya perselisihan, sengketa, kritis atau peperangan. Atau mencarikan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak jika semua itu telah terlampau terjadi, dengan kata lain negosiasi adalah sarana utamadiplomasi untuk mencapai tujuan-tujuannya.
Dengan demikian, peran negosiasi menjadi sangat penting dalam politik luar negeri dan diplomasi karena negosiasi memang berfungsi mencarikan “win-win solution” bagi suatu masalah antar negara baik sengketa, kritis atau peperangan atau yang dipersepsikan sebagai suatu sengketa, dari sudut pandang ini dapat dibuat catatan sebagai berikut:
1. Negosiasi merupakan instrument utama dalam pelaksanaan diplomasi dalam berbagai forum (dan karena itu tentunya juga merupakan alat penting untuk pelaksanaan politik luar negeri ) baik dalam forum bilateral maupun multilateral, baik diforum nasional maupun regional dan internasional.
2. Karena itu setiap aktor dalam hubungan luar negeri haruslah juga seorang negosiator yang baik yang menguasai teknik negosiasi yang ampuh.
Penggunaan metode diplomasi sebagai instrument politik luar negeri seiring harus didukung oleh tawaran pemberian keuntungan tertentu kepada pihak lawan ataupun oleh suatu ancaman yang merugikan pihak lawan (negosiasi/bargaining)
Sebagai pengetahuan dan keterampilan, negosiasi terkait erat dengan komunikasi yaitu berkenaan dengan bagaimana hubungan inter personal dapat dilakukan secara efektif. Oleh sebab itu negosiasi dirujuk juga sebagai inter personal skil, kemampuan tampil. Melalui sarana negosiasi, dengan cara persuasi diusahakan untuk mendapatkan dari pihak lain apa yang kita inginkan. Karena menyangkut interaksi antar manusia, maka komunikasi dan negosiasi memuat kabar psikologi tinggi. Keberhasilan berprilaku dalam kedua bidang ini bergantung pada kemampuan memperhitungkan dan memanfaatkan faktor-faktor psikologis yang terkait serta kemampuan mengatasi hambatan psikologi, jika ada.
Negosiasi perlu direncanakan dengan baik dan perlu mempergunakan teknik-teknik negosiasi yang tepat supaya berhasil meyakinkan lawan berunding dan supaya dapat mengatasi hambatan psikologi seperti, personality conflicts atau rasa marah yang kadang-kadang timbul pada saat proses berjalannya suatu perundingan..
Diplomasi memiliki banyak definisi dalam kajian hubungan internasional tergantung pada penerapan akan subyek yang menjadi kajiannya. Beberapa menyebutkan bahwa diplomasi adalah seni dalam bernegosiasi dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan luarnegeri, atau sebagian pihak berpendapat bahwa diplomasi merupakan proses atau metode yang dilakukan oleh suatu pemerintahan dalam kebijakan luar negerinya. (Tahoma & Gorman, 1991: 158)

2.5 Konsep Keamanan
Dalam studi hubungan internasional dan politik internasional, keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional (Buzan, 19991: 2,12). Karena konsepsi keamanan nasional ini senantiasa memiliki hubungan erat dengan pengupayaan, pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan analisis hubungan internasional dan politik luar negeri, maka dalam pengaplikasiannya tidak selalu berjalan seiring. Power atau kekuasaan itu sendiri secara simplistik merupakan kemampuan satu unit politik (negara) dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan-rintangan (Deutsch dalam Rosenau, 1976: 157). Secara implisit hal ini menyimpulkan tentang terdapatnya faktor keamanan sebagai unsur yang menstimulasi pengupayaan pencapaian dari power itu sendiri.
Menarik kesimpulan dari Buzan yang menyebutkan bahwa aspek keamanan ini telah menjadi satu pendekatan dalam Studi Hubungan Internasional kontemporer dengan menunjuk kepada motif utama perilaku suatu negara, yang memiliki perbedaannya sendiri dengan power sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk tercipatanya perdamaian (Buzan, 1991:2).
Menurut Barry Buzan dalam People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era bahwa penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspek threat (ancaman) dan vulnerability (kerentanan) negara tersebut.
“Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan erat di dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari keamanan nasional tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki negara tersebut”. (Buzan, 1991: 112-114).

“Weak states umumnya adalah weak power, dimana kerentanannya mencapai tingkatan tertinggi. Secara kontras dikotomi negara diatas juga menimbulkan dikotomi negara lainnya dengan kriteria strong atau kuat baik kapabilitas power-nya maupun kapabilitas ekonominya (Buzan, 1991:112-114).

Tidak seperti kerentanan, aspek ancaman sulit untuk diidentifikasikan. Hal ini itu disebabkan Karena bentuk ancaman seringkali lahir dari persepsi aktor pembuat kebijakan dan belum tentu secara substantif adalah nyata (Buzan, 1991: 112).
Ada lima tipe dari ancaman yang terbagi atas aspek-aspek militer, politik, sosietal, ekonomi dan ekologi (Buzan, 1991: 116-134)
Keamanan domestik negara Indonesia pasca serangkaian terorisme, dan bencana alam telah memperburuk citra Indonesia dimata dunia Internasional.
“Menurut Buzan keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (Survival). Isu-isu yang yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan kedalam lima dimensi, yaitu: politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. Tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai, dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda”..(Buzan 1991:21-23)

2.6 Ekonomi Politik Internasional
Ekonomi Politik Internasional adalah suatu hubungan antara politik dan ekonomi hal tersebut berdampak pada politik global dan domestik, pasar, dan aktivitas produksi. Itu berhubungan dengan peran dari perusahaan multi nasional dan dampaknya pada ekonomi dan politik negara tuan rumah dan negara di sekitarnya. Ekonomi politik Internasional dipandang sebagai bagian tak terpisahkan, dan dilahirkan kembali oleh studi Hubungan Internasional. (Ikbar 2002:2)
Menurut lord Robbin, dalam bukunya yang berjudul “Political Economy : Post and Present : A review of leading Theories of Economy Policy”
“Dikatakan, bahwa yang dimaksud Ekonomi Politik dapat mengandung dua versi. Pertama ialah Ekonomi Politik Klasik : adalah studi Ekonomi Politik sebagai suatu kesatuan menyeluruh dari suatu pembahasan, sejak dari Ilmu Ekonomi (murni, teori) itu sendiri sampai dengan teori-teori tentatng Kebijakan Ekonomi yang meliputi analisis dari bekerjanya ekonomi pasar, alternatif sistem kebijakan, dan prinsip-prinsip keuangan Negara. Kedua, Ekonomi Politik Modern : adalah Ekonomi Politik yang membahas bagaimana sistem ekonomi itu bekerja, dapat bekerja, harus dibuat bekerja dan memungkinkan dirinya bekerja”.. (Robbin. 1977:3)

“Adapun kaitannya dengan pariwisata yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan, “faktor kebudayaan merupakan unsur yang mendahului timbulnya pemikiran-pemikiran ekonomis, karena konsep kebudayaan berwujud suatu hal yang kompleks dari idea-idea, gagasan-gagasan, norma-norma, dan peraturan-peraturan. Kebudayaan secara filosofis melahirkan sistem ekonomi dan karya-karya besar perubahan dalam tatanan kehidupan manusia dalam mencapai kesejahteraannya”. (Ikbar, 2002: 189)

“Studi Ekonomi kontemporer telah berkembang luas dimana dimensi ekonomi dan politik telah melibatkan analisis faktor internal dan eksternal dalam perumusan politik luar negeri negara-negara di dunia. Hal demikian dipahami karena studi mengenai politik luar negeri pun telah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada politik dan ekonomi Internasional. Dengan tradisi analisis politik luar negeri yang melibatkan teori-teori Ekonomi Politik akan memaparkan situasi integrasi komprehensif maksimalisasi perjuangan yang dikejar oleh politik luar negeri suatu negara. ”.

Dengan adanya program Indonesia Visit Year 2008, Indonesia mengharapkan supaya kembali menjadi salah satu negara yang diminati untuk dikunjungi oleh negara lain. Kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia dalam menyukseskan program tersebut diharapkan mampu memberikan konstribusi yang positif guna memperbaiki perekonomian nasional Indonesia.
Kebijakan ekonomi domestik merupakan faktor yang sangat penting yang menentukan tingkat dan pertumbuhan penghasilan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Kemampuan atau daya beli yang tinggi negara-negara maju dapat memberikan peluang dan pendapatan bagi devisa negara. (Ikbar, 2002: 233)

2.7 Kerjasama Internasional
“Menurut keohane, kerjasama didefinisikan sebagai penyesuaian sukarela para aktor Internasional terhadap kebijakan mereka sehingga mereka dapat mengatur perbedaan-perbedaan mereka demi mencapai keuntungan bersama. Kerjasama yang dilakukan terus-menerus akan mengarah kepada terjadinya proses integrasi pada tingkatan regional dan global” (Keohane dalam Mas’oed.,1994:39)

Kerjasama itu tidak muncul secara tiba-tiba namun membutuhkan perencanaan dan negosiasi (Keohane, 1989:11)
“Negara-negara melakukan kerjasama Internasional untuk menyelesaikan permasalahan ploitik, ekonomi, dan sosial dalam dua kondisi. Pertama, kondisi dalam lingkungan Internasional, yang apabila dibiarkan akan merugikan Negara. Contoh: dalam tahap bilateral adalah patroli di perairan bersama atau membantu menangkap penjahat yang telah melarikan diri menyebrangi perbatasan. Di tingkat multilateral, adanya lintas narkotik dunia yang sulit dikendalikan hanya lewat kebijakan nasional dan kerjasama bilateral. Kedua, kondisi-kondisi politik, sosial, ekonomi domestik tertentu yang dianggap berakibat luas sehingga dipandang sebagai permasalahan Internasional. Kondisi sosial sebagai contoh: adalah tingginya tingkat buta huruf atau kesehatan. Kondisi ekonomi, contohnya: kurangnya dana pembangunan dan kondisi politik misalnya hak azasi manusia” (coplin, 1992:259)

BAB III
OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Mengenai Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, melintang di khatulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, berbatasan dengan Papua Nugini di pulau Papua dan berbatasan dengan Timor Leste di pulau Timor. Kata Indonesia berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indos yang berarti India dan nesos yang berarti pulau. Jadi kata Indonesia berarti kepulauan India, atau kepulauan yang berada di wilayah India.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.
Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi1.9 juta mil persegi. Lima pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.
Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik yang berarti Indonesia sering terkena gempa bumi dan juga menimbulkan tsunami. Indonesia juga banyak memiliki gunung berapi, salah satu yang sangat terkenal adalah gunung Krakatau, terletak antara pulau Sumatra dan Jawa.
(http://www.rri-online.com/modules.php?name=Artikel&sid=23851)

3.1.1 Demografi Indonesia
Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa.
Penduduk Indonesia dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Di bagian barat Indonesia penduduknya kebanyakan adalah suku Melayu sementara di timur adalah suku Papua, yang mempunyai akar di kepulauan Melanesia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda atau Batak.
Asal mula terbentuknya suku-suku pendatang di Indonesia ialah melalui migrasi penduduk besar-besaran ke wilayah Indonesia dari Hindia Belakang diyakini setidak-tidaknya terjadi atas 2 gelombang migrasi. Migrasi besar-besaran pertama, beberapa abad sebelum Masehi, saat ini dikenal sebagai rumpun Proto-Melayu yang hidup di daerah pedalaman dan pegunungan diwilayah Nusantara; dan migrasi besar-besaran kedua menjelang abad Masehi, saat ini hidup didaerah pesisir dan dataran rendah dikenal sebagai rumpun Deutro-Melayu Ras di Indonesia sebagian besar adalah ras Sinida dari rumpun bangsa Mongoloid mendiami Daratan Indonesia bagian Barat dan Daratan Indonesia Bagian Tengah; sebagian kecil, terutama di Daratan Indonesia Bagian Timur didiami oleh ras Melanesia dari rumpun bangsa Australoid.
Imigran ke Indonesia terutama dari China tenggara, merupakan penduduk keturunan asing yang terbanyak, menyebar hampir di semua kota besar di Indonesia. Demikian pula pendatang dari Arab, Hadramaut-Yaman merupakan kelompok pendatang kedua terbanyak dan disusul oleh pendatang dari India dan sekelompok kecil dari Eropa.
Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%).
(http://www.abc.net.au/4corners/content/2003/20030210_bali_confessions/default.htm)
Indonesia memiliki budaya dan bahasa yang berhubungan namun berbeda. Sejak kemerdekaannya Bahasa Indonesia (sejenis dengan Bahasa Melayu) menyebar ke seluruh penjuru Indonesia dan menjadi bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi, pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Namun bahasa daerah juga masih tetap banyak dipergunakan.

3.2 Politik Luar Negeri Indonesia
Kebijakan umum pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan salah satu komponen utama dalam memperjuangkan NKRI. Penegasan itu mencerminkan kebutuhan pengembangan wawasan ke-Indonesiaan, baik dalam konteks kewilayahan maupun kebangsaan. Pada tingkat pelaksanaan, efektifitas penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan sinergi dan keterlibatan di antara seluruh stake holders yang berwujud pada diplomasi total
Interaksi yang diciptakan Indonesia dengan negara-negara tetangga dan negara-negara sahabat harus bersifat kondusif agar tetap dapat memajukan sikap saling pengertian dan menghormati di antara masyarakat Internasional. Dalam kaitan ini, masyarakat dunia harus dapat menerima realitas kemajemukan dan kompleksitas Indonesia sebagai daya tarik tersendiri.
(Ringkasan Politik Luar Negeri, http://www.deplu.go.id).

3.2.1 Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia
Dalam rangka mewujudkan pencapaian pengelolaan kebijakan politik luar negeri secara efisien dan efektif, maka akan dijabarkan dalam beberapa tujuan strategik sebagai berikut :
1. Mewujudkan dukungan masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI;
2. Meningkatkan penyelesaian masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga secara diplomatis;
3. Mengembangkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi dan bantuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;
4. Meningkatkan fasilitasi bagi perluasan kesempatan kerja di luar negeri;
5. Mewujudkan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN Community dan penanganan kejahatan lintas negara di kawasan;
6. Memperkuat hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik;
7. Mewujudkan kemitraan strategis baru Asia Afrika;
8. Memantapkan dan memperluas hubungan dan kerjasama bilateral;
9. Memperkuat kerjasama di forum regional dan multilateral;
10. Meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia yang demokratis, aman, damai adil dan sejahtera;
11. Meningkatkan komitmen terhadap perdamaian dunia;
12. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri;
13. Meningkatkan upaya diplomasi kemanusiaan dalam menangani bencana alam, khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara;
14. Mewujudkan organisasi Departemen Luar Negeri yang profesional, efektif dan efisien;
15. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
(Ringkasan Politik Luar Negeri, http://www.deplu.go.id).
3.2.2 Sasaran Politik Luar Negeri Indonesia
Sasaran strategik adalah penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik yang diupayakan dapat direalisasikan sepanjang 5 (lima) tahun masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sasaran strategik ini secara khusus memang merupakan gambaran keberhasilan yang dapat dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, namun dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan, program dan kegiatan. Perumusan Sasaran Strategik tersebut diperlukan dalam rangka memberikan arahan dan fokus dalam penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi setiap tahun sepanjang kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.
Secara umum Sasaran Strategik Departemen Luar Negeri Indonesia yang hendak dicapai dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Terciptanya dukungan solid dan konsisten masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kesatuan wilayah negara Republik Indonesia;
2. Meningkatnya penyelesaian masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga secara diplomatis;
3. Meningkatnya kerjasama ekonomi Indonesia di tingkat bilateral, regional dan internasional;
4. Meningkatnya kerjasama teknik dan alih teknologi di tingkat bilateral, regional dan internasional;
5. Meningkatnya kerjasama ketenagakerjaan dengan negara pengguna Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
6. Menguatnya dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia di ASEAN Community;
7. Meningkatnya peran Indonesia dalam penanganan masalah kejahatan lintas batas di kawasan;
8. Meningkatnya peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik;
9. Terbentuknya kerjasama strategis antara negara-negara Asia dan Afrika;
10. Meningkatnya kerjasama politik dengan negara-negara sahabat;
11. Meningkatnya kerjasama sosial budaya;
12. Meningkatnya peran Indonesia dalam penguatan multilateralisme;
13. Meningkatnya peran Indonesia dalam forum regional dan multilateral;
14. Meningkatnya telaahan hukum dan perjanjian internasional yang akomodatif terhadap kepentingan nasional;
15. Meningkatnya peran Indonesia dalam penanganan masalah kejahatan internasional dalam forum multilateral;
16. Menurunnya pandangan negatif tentang Indonesia;
17. Meningkatnya peran informasi dan diplomasi publik dalam memajukan citra Indonesia;
18. Meningkatnya prakarsa dan kontribusi Indonesia terhadap keamanan dan perdamaian dunia;
19. Menurunnya masalah yang dihadapi WNI/BHI di luar negeri;
20. Menjamin keberhasilan koordinasi bantuan masyarakat internasional dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara;
21. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
22. Meningkatnya kualitas diplomasi dan kebijakan politik luar negeri;
23. Meningkatnya kualitas keamanan diplomatik di Deplu dan Perwakilan RI;
24. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan politik luar negeri;
25. Terwujudnya peran Departemen Luar Negeri sebagai koordinator dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri;
26. Terwujudnya dukungan dan kepercayaan masyarakat luas terhadap Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri;
27. Meningkatnya kualitas pelayan keprotokolan, fasilitas diplomatik dan kekonsuleran.

3.3 Kepentingan Nasional Indonesia
Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis balik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan tersebut. Dan dalam rangka menghadapi tatanan dunia yang semakin berubah dengan cepatnya, semakin disadari perlunya untuk mengembangkan kelenturan dan keluwesan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri agar dapat memanfaatkan berbagai tantangan dan peluang yang muncul dari perubahan lingkungan strategis secara optimal
(Ringkasan Politik Luar Negeri, http://www.deplu.go.id).
3.4 Ekonomi Indonesia
Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.
Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.
Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Sejak krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.
Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat resiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.
Keputusan tersebut memberikan US$10 milyar tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 milyar telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 milyar ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an.
Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.
Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 milyar dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total. Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001 sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB
Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB . Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya public.
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia

3.5 Keparawisataan Indonesia
Dunia kepariwisataan sangat rentan terhadap isu keamanan dan penyakit menular. Karena itulah para pelaku bisnis dibidang keparawisataan ini merasa gerah ketika harus berhadapan dengan kondisi keamanan yang tidak kondusif, seperti ancaman terjadinya kerusuhan atau aksi demonstrasi disertai tindakan anarkis di sejumlah negara yang potensial pariwisatanya. Belum lagi, terkait isu wabah penyakit menular yang berpengaruh besar terhadap perkembangan industri pariwisata internasional.

Kasus Bom Bali II, misalnya, hingga sekarang pengaruhnya masih dirasakan oleh para pelaku bisnis pariwisata, khususnya di Bali. Banyak turis Eropa yang tadinya hendak berlibur ke Bali langsung berbelok ke Fiji. Bagaimana pun Fiji merupakan salah satu negara alternatif tujuan turisme dunia. Karena itu, beberapa waktu lalu, Menlu RI Hassan Wirajuda dan Menlu Fiji Kaliopate Tavola di sela-sela Sidang ke-62 Komisi Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) sepakat menjalin kerja sama di bidang pariwisata. Nota kesepahaman (MoU) pun pun telah diformalkan dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Bentuk-bentuk kerja sama yang dikembangkan, antara lain meliputi upaya meningkatkan intensitas kunjungan wisatawan antara kedua negara, investasi dan perdagangan di sektor pariwisata serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata masing-masing.
Semua negara yang memiliki potensi objek wisata dunia, kini memang berusaha keras untuk menarik para calon wisatawan agar berbondong-bondong datang ke negera mereka. Termasuk di antaranya telah dilakukan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Fiji tersebut. Ada penyataan optimis bahwa prospek pariwisata Indonesia diprediksi tetap membaik, khususnya jika dikaitkan dengan kecenderungan pariwisata dunia yang mampu memberikan harapan positif dan menjanjikan bagi perkembangan pariwisata nasional.
Menurut Pusat Perdagangan dan Pariwisata Dunia (WTTC) sektor pariwisata saat ini merupakan sektor industri terbesar di dunia. (WTTC) berkeyakinan sektor pariwisata bahkan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian abad ke-21 bersama industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
Perkembangan industri pariwisata sangat dinamis dan terus diperkuat oleh kemajuan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga mampu mengambil peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sektor ini mencatat angka lebih dari 715 juta perjalanan internasional hingga menghasilkan lebih dari 475 miliar dolar AS dari pengeluaran wisatawan selama tahun 2004.
Pertumbuhan pariwisata global kini tercatat rata-rata empat persen per tahun. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pun memperkirakan mobilitas wisatawan dunia akan mencapai angka satu miliar pada 2010. Berdasarkan prediksi tersebut, distribusi pasar wisatawan internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia akan menjadi kawasan tujuan wisata utama yang mengalami pertumbuhan paling tinggi di antara kawasan-kawasan lain di dunia.
Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pariwisata Indonesia saat ini merupakan sektor kegiatan berorientasi ekspor terbesar kedua setelah minyak gas (migas) yang menghasilkan penerimaan devisa tertinggi yang pernah dicapai sebesar 6,7 miliar dolar AS. (BPS 1998). Kondisi ini merupakan perbaikan yang terjadi setelah krisis ekonomi dan politik tahun 1998 di mana saat itu perkembangan pariwisata sempat mengalami penurunan.
Sektor pariwisata dalam tahun 2004 menghasilkan devisa 4,8 miliar dolar AS dari kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 5,3 juta orang. Namun dalam tahun 2005 hanya menerima kunjungan wisatawan asing sebanyak lima juta orang dengan memperoleh devisa 4,5 miliar dolar AS. Sedangkan perkembangan wisatawan Nusantara (wisnu) tahun 2005 mencapai 109,9 juta orang dengan pembelanjaan mencapai Rp 86,6 triliun. Kunjungan wisatawan nusantara tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 108,3 juta orang dengan pembelanjaan Rp 77,9 triliun.
Tahun 2005 adalah tahun dimana tragedi bom Bali terjadi untuk yang kedua kalinya. Tragedi Bom Bali2 membuat citra Indonesia semakin buruk dimata dunia Internasional. Dampak tersebut mengakibatkan merosotnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Untuk menyikapi maraknya anggapan negatif terhadap Indonesia maka tahun 2008 ini Indonesia mencanangkan sebuah program promosi pariwisata yaitu Indonesia Visit Year 2008.
Tahun 2008 merupakan tahun dimana pemerintah Indonesia mengangap sebagai awal kebangkitan pariwisata Indonesia, karena tahun 2008 bertepatan dengan moment 100 tahun kebangkitan nasional Indonesia. Selain itu persaingan wisata antara negara¬¬-negara di Asia Tenggara makin ketat, negara-negara tersebut dengan gencarnya mempromosikan pariwisatanya ke dunia Internasional seperti Malaysia (Malaysia the Truly Asia), Thailand (Amazing Thailand) dan Singapura (Uniquely Singapore). Alasan-alasan itulah yang membuat Indonesia harus membangkitkan kembali pariwisatanya pada tahun 2008 ini.
Tahun 2007 merupakan tonggak kebangkitan pariwisata Indonesia khususnya Bali yang sejak tragedi bom Bali I terus terpuruk. Angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tahun 2007 mengalami kenaikan sekitar 32,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2008 pariwisata Bali akan mengalami lonjakan fantastis. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tahun 2007 mencapai 1.667.655 orang. Jumlah ini naik sekitar 32,32 persen dari tahun sebelumnya, di mana tahun 2006 tercatat 1.260.317 orang.
(http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)
Optimisme ini juga terkait mulai tumbuhnya pasar baru pariwisata Bali. Untuk pertama kalinya tahun 2007, wisatawan dari negeri tirai bambu itu masuk dalam 10 besar (top ten) pasar utama pariwisata Bali. Cina menduduki urutan keenam, menggeser Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat dan Belanda. Sebagai gambaran pasar utama pariwisata Bali tahun 2007 berturut-turut: Jepang, Australia, Taiwan, Korea Selatan Malaysia, Cina (RRC), Inggris, Jerman, Prancis dan AS.
Sementara Belanda yang tahun 2006 menduduki posisi kesepuluh terpental dari top ten. Australia yang tahun 2006 menduduki posisi ketiga naik ke posisi kedua menggeser Taiwan yang turun ke posisi ketiga.
(http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)
Selama ini Bali memberi kontribusi besar dalam mendatangkan wisatawan mancanegara. Bahkan sering orang lebih tahu Bali dibanding Indonesia. Di sini memang muncul dilema, apakah promosi akan dilakukan per objek wisata, per-tema wisata, atau pada aras menyeluruh dalam payung Indonesia. Setiap pilihan tergantung pada analisis pasar, segmentasi, dan target pasar yang harus dibidik.
Pemerintah Indonesia sedang berusaha serius untuk memilih sejumlah daerah tujuan wisata lalu mengemasnya sebagai destinasi kelas dunia. Oleh karena itu pada tahun 2008 ini Pemerintah Indonesia mulai mempromosikan daerah-daerah wisata lain di Indonesia. Indonesia yang sedemikian kaya dengan aneka budaya, flora dan fauna, memiliki potensi yang besar. Dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan destinasi periwisata di daerah, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah mencanangkan destinasi pariwisata unggulan baru untuk tahun 2008, provinsi yang ditetapkan sebagai destinasi pariwisata unggulan adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalmantan Timur, dan Papua Barat. Tantangan Indonesia adalah menciptakan objek-objek wisata yang lebih variatif dan sebagai suatu paket saling melengkapi, berdaya saing tinggi, memiliki keunikan yang sulit ditiru pesaing, dan melibatkan partisipasi luas masyarakat.

3.6 Tragedi Bom Bali 2

Gambar 3.2

(Sumber: http://www.emptybottle.org/glass/cat_emergency.php)
Tragedi bom Bali 2005 adalah sebuah seri pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi tiga pengeboman, satu di Kuta dan dua di Jimbaran dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan telah mendapat peringatan mulai bulan Juli 2005 akan adanya serangan terorisme di Indonesia. Namun aparat mungkin menjadi lalai karena pengawasan adanya kenaikan harga BBM, dan berbagai masalah internal dalam negeri.

Gambar 3.3
Rekaman video amatir pada saat pengeboman.
(Sumber: http://www.emptybottle.org/glass/cat_emergency.php)

3.6.1 Tempat-tempat yang dibom
1. Kafé Nyoman
2. Kafé Menega
3. Restoran R.AJA’s, Kuta Square

Menurut Kepala Desk Antiteror Kantor Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Inspektur Jenderal (Purn.) Ansyaad Mbai, bukti awal menandakan bahwa serangan ini dilakukan oleh paling tidak tiga pengebom bunuh diri dalam model yang mirip dengan pengeboman tahun 2002. Serpihan ransel dan badan yang hancur berlebihan dianggap sebagai bukti pengeboman bunuh diri. Namun ada juga kemungkinan ransel-ransel tersebut disembunyikan di dalam restoran sebelum diledakkan Komisioner Polisi Federal Australia Mick Keelty mengatakan bahwa bom yang digunakan tampaknya berbeda dari ledakan sebelumnya yang terlihat kebanyakan korban meninggal dan terluka diakibatkan oleh shrapnel (serpihan tajam), dan bukan ledakan kimia. Pejabat medis menunjukan hasil sinar-x bahwa ada benda asing yang digambarkan sebagai "pellet" di dalam badan korban dan seorang korban melaporkan bahwa bola bearing masuk ke belakang tubuhnya. (http://www.emptybottle.org/glass/cat_emergency.php)


Gambar 3.4
Lokasi Jimbaran dan Kuta di pulau Bali.
(http://www.abc.net.au/4corners/content/20030210_bali_confessions/default.htm)

3.6.2 Nama-nama korban tewas
1. Aiko Kawasaki (Jepang)
2. Dafan Syah
3. Gusti Ketut Sudana
4. Brandon Fitzegrald (Australia)
5. Edwin Sindu
6. Colin Zwlinsky (Australia)
7. Dharmawan
8. Ratih Jayanti
9. Kojarwati
10. Eni
11. Mega
12. Wayan Sudika
13. Yuni Tresnawati
14. Veni
15. Eli Sunarto
16. Arthur Calvino
23 korban tewas terdiri dari:
15 warga Indonesia
1 warga Jepang
4 warga Australia
tiga lainnya diperkirakan adalah para pelaku pengeboman

3.6.3 Pelaku Bom Bali 2
Inspektur Jenderal Polisi Ansyaad Mbai, seorang pejabat anti-terorisme Indonesia melaporkan kepada Associated Press bahwa aksi pengeboman ini jelas merupakan pekerjaan kaum teroris. Serangan ini menyandang ciri-ciri khas serangan jaringan teroris Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi yang berhubungan dengan Al-Qaeda, yang telah melaksanakan pengeboman di hotel Marriott, Jakarta pada tahun 2003, Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004 dan Bom Bali 2002. Kelompok teroris Islamis memiliki ciri khas melaksanakan serangan secara beruntun dan pada waktu yang bertepatan seperti pada 11 September 2001. Pada 10 November 2005, Polri menyebutkan nama dua orang yang telah diidentifikasi sebagai para pelaku:
1. Muhammad Salik Firdaus, dari Cikijing, Majalengka, Jawa Barat - pelaku peledakan di Kafé Nyoman
2. Misno alias Wisnu (30), dari Desa Ujungmanik, Kecamatan Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah - pelaku peledakan di Kafé Menega
Kemudian pada 19 November 2005, seorang lagi pelaku bernama Ayib Hidayat (25), dari Kampung Pamarikan, Ciamis, Jawa Barat diidentifikasikan.
(http://www.abc.net.au/4corners/content/20030210_bali_confessions/default.htm)

3.7 Program Pariwisata Indonesia Visit Year 2008
Program Indonesia visit year 2008 merupakan program pemerintah Indonesia di tahun 2008 dimana program tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi maraknya anggapan negatif dari berbagai belahan dunia yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak aman. Oleh sebab itu, program tersebut diharapkan mampu memacu pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, peningkatan anggaran promosi, dan peningkatan koordinasi dan peran serta stakeholders sehingga mampu mengembalikan citra positif Indonesia dimata dunia Internasional.
Indonesia Visit Year 2008 merupakan program promosi pariwisata Indonesia di tahun 2008 dengan target tujuh juta wisatawan mancanegara (wisman) dan perolehan devisa sebesar USD6,4 miliar.
(http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)
Program Indonesia Visit Year 2008 dicanangkan untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia Internasional yaitu tentang kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia dan untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Dengan adanya program tersebut, maka diharapkan Indonesia kembali menjadi salah satu negara yang diminati untuk dikunjungi oleh negara-negara Internasional baik itu hanya sekedar berlibur atau berinvestasi. Karena investasi pariwisata merupakan salah satu alternatif bijak untuk menutup defisit anggaran negara yang semakin membengkak. Dengan kekayaan budaya dan keindahan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka Indonesia siap untuk mewujudkan program Indonesia Visit Year 2008.
Pemerintah Indonesia mengharapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program Indonesia Visit Year 2008 ini. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan ikut serta dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia dan ikut menjunjung tinggi kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Program pariwisata semacam ini pernah diluncurkan di awal tahun 1990 yaitu program Sapta Pesona meski hasilnya tidak maksimal tapi intinya tetap sama, mempromosikan Indonesia lewat kemasan pariwisata.
Belajar dari kegagalan program serupa di awal era 90-an, Indonesia dan seluruh elemen bangsa tentunya merindukan kesuksesan menghampiri program ini. terlepas dari polemik internal yang tak kunjung henti menghampiri bangsa ini, sesungguhnya masih ada harapan untuk bangkit karena program ini merupakan program yang terkonsep dengan rapi, ditambah dengan strategi pemasaran dan publisitas yang dikemas dengan matang. Program ini akan efektif apabila berjalan maksimal, dan akan mampu membangun image positif di mata dunia internasional

3.8 Tujuan dan Sasaran Strategis Indonesia Visit Year 2008
Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkan tujuan Indonesia Visit Year 2008 sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur beserta hasil karyanya.
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam perekonomian nasional.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan.
4. Meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya.
5. Meningkatkan persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama internasional.
Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah :
1) Terwujudnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa, dan perlindungan hukum hak atas individual dan komunal.
2) Terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati diantara berbagai komunitas budaya untuk memperkukuh ikatan kebangsaan.
3) Terwujudnya pariwisata nusantara yang dapat mendorong rasa cinta tanah air.
4) Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
5) Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional.
6) Meningkatnya produk dan pelayanan pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif.
7) Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.
8) Meningkatnya peran Indonesia dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa dengan dilandasi oleh sikap saling menghargai.
9) Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan terapan serta sistem informasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
10) Meningkatnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
11) Terwujudnya pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama lintas daerah serta antar stakeholders.
12) Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif.
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2007)

3.9 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2005-2009)
Struktur Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2005 dan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia serta diperkuat oleh Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/768/M.PAN/4/2005.
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata.. Dalam melaksanakan tugasnya Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis
2) di bidang kebudayaan dan pariwisata.
3) Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
5) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
6) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh 11 orang Eselon 1 yang terdiri atas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, 4 orang Direktur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, serta 4 orang Staf Ahli Menteri. Yaitu:
1. Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri,mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi departemen. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Koordinasi kegiatan Departemen.
2) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen.
3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lain yang terkait.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. Di dalam Struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdapat 5 Biro:
a) Pusat yaitu: Biro Perencanaan dan Hukum
b) Biro Kepegawaian dan Organisasi
c) Biro Keuangan.
d) Biro Kerjasama Luar Negeri.
e) Biro Umum dan Hubungan Masyarakat; serta Pusat Data dan Informasi.
2. Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi: penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;

1. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan
2. tertentu atas petunjuk Menteri;
3. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan.
Di dalam Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal terdapat 4 Eselon II yaitu: Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat Wilayah I; Inspektorat
Wilayah II dan I Inspektorat Wilayah III. 4Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.
3. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang nilai budaya, seni dan film. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film menyelenggarakan
fungsi:
1) Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang nilai budaya, seni dan film.
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tradisi,
3) Pembangunan karakter dan pekerti bangsa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesenian, serta perfilman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Penyusunan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang tradisi, pembangunan karakter dan pekerti bangsa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesenian, serta perfilman;
5) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tradisi, pembangunan
6) karakter dan pekerti bangsa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
7) kesenian, serta perfilman.
8) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film meliputi 6 Eselon II yang terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Tradisi; Direktorat Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa; Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Direktorat Kesenian; serta Direktorat Perfilman.
4. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sejarah dan purbakala. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang sejarah dan
purbakala;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang nilai sejarah, geografi sejarah, peninggalan bawah air, peninggalan purbakala, dan museum;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Di dalam susunan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala terdapat 5 Eselon II yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Nilai Sejarah; irektorat Geografi Sejarah; Direktorat Peninggalan Bawah Air; Direktorat Peninggalan Purbakala; dan Direktorat Museum.
5. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata
Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, permberdayaan masyarakat, dan standarisasi pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan standardisasi pariwisata;
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, permberdayaan masyarakat, dan standardisasi pariwisata;
5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dibantu oleh 5
orang pejabat Eselon II yaitu: Sekretaris Direktorat Jenderal; Direktorat Produk Pariwisata; Direktorat Usaha Pariwisata; Direktorat Permberdayaan Masyarakat; serta Direktorat Standardisasi Pariwisata.
6. Direktorat Jenderal Pemasaran
Direktorat Jenderal Pemasaran dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasaran Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang pemasaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri, dan sarana promosi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri, dan sarana promosi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar,
5. promosi luar negeri, promosi dalam negeri, dan sarana promosi;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Direktorat Jenderal Pemasaran terdiri atas 5 Eselon II yaitu: Sekretariat
Direktorat Jenderal; Direktorat Pengembangan Pasar; Direktorat Promosi Luar Negeri; Direktorat Promosi Dalam Negeri; dan Direktorat Sarana Promosi.
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata
Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur penunjang pelaksana tugas departemen. Dipimpin oleh seorang Kepala, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan Sumber Daya Budpar menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata, serta penelitian dan pengembangan arkeologi;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan SDM di lingkungan Departemen;
3. Pelayanan teknis administrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya.
Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari: Sekretariat Badan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional; Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan; Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata.
8. Staf Ahli Menteri
Staf Ahli Menteri merupakan unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya. Ahli Menteri terdiri dari: Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial, Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, dan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2007)

3.10 Program Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia
Program Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia terdiri atas 9 program pokok yaitu:
1. Program Pengembangan Nilai Budaya
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat Indonesia atas nilai-nilai budaya yang tumbuh di seluruh daerah sebagai dasar dalam pembangunan yang berwawasan kebudayaan.
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program ini terutama ditujukan untuk meningkatkan peran serta dan apresiasi masyarakat di bidang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan film.
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya penanaman nilainilai kekayaan budaya Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing global destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional.
5. Program Pengembangan Pemasaran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar industri kebudayaan dan pariwisata Indonesia melalui berbagai upaya pemasaran dan promosi terpadu, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri, untuk memantapkan citra Indonesia di dunia internasional dalam rangka mendorong peningkatan apresiasi industri budaya nasional, peningkatan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan peningkatan pariwisata nusantara.
6. Program Peningkatan Kemitraan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dan kerjasama antar lembaga guna mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional.
7. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Program ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan operasional kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
8. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata dan keterpaduan gerak antar stakeholders dan pelaku pembangunan lainnya dalam mendorong pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional.
9. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Program pengawasan aparatur negara untuk mewujudkan good governance dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
Sasaran utama dibidang kebudayaan masih terfokus pada peningkatan pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dalam kehidupan multikultural yang telah diwujudkan dengan baik, melalui upaya berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kebudayaan. Di bidang pariwisata, peran pemasaran telah dilaksanakan dengan baik melalui kegiatan promosi dalam negeri yang ditujukan untuk mempromosikan produk wisata dan mendorong minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata dalam negeri. Demikian juga bidang pemasaran luar negeri telah dilaksanakan dengan baik sebagai upaya memperkenalkan pariwisata Indonesia sekaligus pemulihan citra positif Indonesia di dunia intenasional.

3.10.1 Peran Strategis Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pembangunan Nasional
Pembangunan kebudayaan merupakan prioritas utama dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahan permasalahan yang timbul akhir ini muaranya adalah masalah mental bangsa, sehingga kebudayaan akan dipergunakan sebagai landasan dalam pembangunan watak bangsa (karakter bangsa). Hal ini seperti yang tercantum dalam visi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional yaitu terwujudnya jati diri bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka multikultural, kesejahteraan rakyat dan persahabatan antar bangsa.
Sedangkan pembangunan pariwisata akan mempunyai arti penting dalam pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari krisis multi dimensi yang pada saat ini menunjukkan adanya perbaikan yang menuju pada kehidupan sediakala. Namun demikian pembangunan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari ketahanan budaya dan integritas nasional karena pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa. Disamping itu pembangunan kebudayaan pun tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pariwisata, karena bersama pariwisata, prestasi di bidang kebudayaan akan dapat lebih menciptakan nilai tambah baik bagi bangsa serta peradaban dunia. Hubungan keduanya ibarat dua sisi dari satu keping uang.
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2007)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Strategi Indonesia dalam Mempromosikan Pariwisata
4.1.1 Program Pariwisata Indonesia Visit Year 2008
Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 ini mempunyai kepentingan dan tanggung jawab terhadap respon dari lingkungan internal maupun eksternal yaitu memulihkan ekonomi dan mengembalikan image positif Indonesia dimata dunia Internasional. Maka dari itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan melalui kemasan pariwisata yaitu sebuah program pariwisata Indonesia Visit Year 2008. Indonesia visit year 2008 merupakan program pemerintah Indonesia di tahun 2008 dimana program tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi maraknya anggapan negatif dari berbagai belahan dunia yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak aman.
(depbudpar http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)
Oleh sebab itu, program tersebut diharapkan mampu memacu pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, peningkatan anggaran promosi, dan, peningkatan koordinasi dan peran serta stakeholders sehingga mampu mengembalikan citra positif Indonesia dimata dunia Internasional.
Indonesia Visit Year 2008 merupakan program promosi pariwisata Indonesia di tahun 2008 dengan target tujuh juta wisatawan mancanegara (wisman) dan perolehan devisa sebesar USD6,4 miliar.

Program Indonesia Visit Year 2008 dicanangkan untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia Internasional yaitu tentang kekayaan kebudayaan yang ada di Indonesia dan untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Indonesia mengharapkan kembali menjadi salah satu negara yang diminati untuk dikunjungi oleh negara-negara Internasional baik itu hanya sekedar berlibur atau berinvestasi. Karena investasi pariwisata merupakan salah satu alternatif bijak untuk menutup defisit anggaran negara yang semakin membengkak. Dengan kekayaan budaya dan keindahan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka Indonesia siap untuk mewujudkan program Indonesia Visit Year 2008.
Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkan tujuan Indonesia Visit Year 2008 sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur beserta hasil karyanya.
2. Meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam perekonomian nasional.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan.
4. Meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya.
5. Meningkatkan persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama internasional.
Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah :
1) Terwujudnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa, dan perlindungan hukum hak atas individual dan komunal.
2) Terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati diantara berbagai komunitas budaya untuk memperkukuh ikatan kebangsaan.
3) Terwujudnya pariwisata nusantara yang dapat mendorong rasa cinta tanah air.
4) Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
5) Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional.
6) Meningkatnya produk dan pelayanan pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif.
7) Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.
8) Meningkatnya peran Indonesia dalam kerjasama dan persahabatan antar bangsa dengan dilandasi oleh sikap saling menghargai.
9) Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan terapan serta sistem informasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
10) Meningkatnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
11) Terwujudnya pengawasan dan pengendalian, koordinasi dan kerjasama lintas daerah serta antar stakeholders.
12) Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif.
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2007)

4.1.2 Strategi Promosi Indonesia Visit Year 2008
a. Sales Promotion strategy adalah strategi promosi yang meliputi berbagai kegiatan komunikasi yang diarahkan pada wisatawan melalui media umum seperti televisi, radio, surat kabar, biro-biro perjalanan, atau melalui suatu pendekatan langsung. Sarana-sarana yang digunakan adalah kunjungan perkenalan, siaran iklan, pameran atau ekshibisi, hubungan pribadi langsung. Radio dan telivisi, flim, slide, ceramah-ceramah, dan konfrensi-konfrensi pariwisata Internasional.
b. Image Promotion strategy adalah strategi promosi yang bersifat pembujukan secara halus, secara tidak langsung. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesan gambaran suatu daerah tujuan wisata melalui cara-cara yang mampu menumbuhkan suasana yang tepat yaitu suasana yang menumbuhkan rasa simpati, rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba dan rasa ingin mengenal. Seperti feature khusus dan siaran iklan khusus disurat kabar, majalah dan internet.
c. Paduan Jasa Pelayanan fasilitasi Pariwisata adalah kebijakan pengaturan dan ketentuan-ketentuan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai tugas wewenangnya untuk melancarkan perjalanan dan persinggahan pariwisata. Seperti kebijakan visa, ketentuan-ketentuan bea cukai dan lain sebagainya.
d. Pembinaan Kerjasama Pariwisata merupakan kunci berhasilnya pengembangan pariwisata baik itu karjasama dalam pembinaan produk wisata maupun kerjasama dalam pemasaran pariwisata. (Prajogo M.J, 1976, Pengantar Pariwisata Indonesia, Dirjen Parawisata dan DepartemenPerhubungan)
4.2 Sales Promotion Strategy
4.2.1 Program Indonesia Visit Year 2008 di Promosikan di International Travel Fair Slovakia tour 2008
Indonesia Visit Year 2008 diluncurkan di pameran terbesar pariwisata International Travel Fair (ITF) Slovakia tour 2008. Pemerintah Slovakia mendorong masyarakat Slovakia untuk mengunjungi Indonesia sebagai tujuan wisata unik dan eksotik, yang tidak dimiliki oleh tujuan wisata di negara lain
Peluncuran dilakukan Dubes RI untuk Republik Slovakia Lutfi Rauf bersama dengan Presiden Asosiasi Agen Perjalanan Slovakia Stanislava Macko dan Dubes Izodor Pociatek mewakili Friends of Indonesia. Secara khusus dalam rangka Program Indonesia Visit Year 2008. Pemerintah Slovakia mengundang masyarakat Slovakia mengunjungi Indonesia untuk menikmati keunikan budaya, keindahan alam dan keramahan masyarakatnya.
Acara peluncuran ditandai dengan penampilan logo Indonesia Visit Year 2008 dengan diiringi musik angklung dan dimeriahkan dengan Tari Piring dari Sumatera Barat dan Tari Ngarojeng dari Betawi yang dibawakan oleh tujuh penari asuhan KBRI Wina. Mereka dikirim untuk menopang KBRI Bratislava dalam misi pariwisata ini. ITF Slovakiatour 2008 Edisi ke-14 itu berlangsung selama empat hari. Pameran ini diikuti 880 eksibitor dari 31 negara dengan jumlah pengunjung lebih dari 100.000 orang. Di hadapan pengunjung yang memadati Paviliun Indonesia, Dubes Izodor Pociatek dan alumnus program beasiswa Dharmasiswa Kristina Nevrlova, mengungkapkan pengalaman-pengalaman indah mereka selama berada di Indonesia.

Stanislava Macko pada gilirannya menyampaikan pihaknya akan mendorong masyarakat Slovakia untuk mengunjungi Indonesia sebagai tujuan wisata unik dan eksotik, yang tidak dimiliki oleh tujuan wisata di negara lain.
ITF Slovakia tour tahun ini dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat Slovakia khususnya pelaku industri pariwisata setempat terhadap potensi besar pariwisata Indonesia. KBRI Bratislava dalam hal ini menghadirkan beberapa biro perjalanan dari Indonesia untuk melakukan terobosan pasar dan menjalin kerjasama dengan mitra mereka di Slovakia. Sejauh ini sudah puluhan biro perjalanan di Slovakia yang menjual paket wisata ke Indonesia, antara lain biro perjalanan terbesar Satur dan Bubo Travel.
Pasar pariwisata Slovakia sangat menjanjikan untuk terus digarap. Penduduk negeri yang memisahkan diri dari Ceko pada 1 Janurai 1993 ini memiliki GDP per kapita cukup tinggi: US$20,002. Karena itu peluncuran Indonesia Visit Year 2008 pada ITF Slovakiatour 2008 tersebut sangat penting artinya. selain eksibitor dan pengunjung yang terus tumbuh setiap tahun, juga ada peningkatan minat masyarakat Slovakia untuk menikmati wisata kelas atas, terutama setelah negeri itu menjadi anggota Uni Eropa (UE).
KBRI Bratislava dalam misi itu sengaja mengusung tema wisata laut, karena Slovakia adalah negara landlock (terkurung batas daratan), sehingga masyarakatnya merindukan wisata laut. Paviliun Indonesia didominasi nuansa laut berupa dua baliho besar masing-masing berukuran 5m x 2m dengan karakter sunset di Tanah Lot dan 4m x 2m dengan karakter Danau Batur. Ini masih ditunjang dengan brosur berbahasa Slovakia sebanyak 4.000 eksemplar yang ludes diambil pengunjung.
Pada pintu menuju paviliun terpampang gapura ukir berkarakter unik, dengan ornamen warna menyolok dan berketinggian 3,50m dan lebar 2,50m. Karena keindahan dan keunikannya, ratusan pengunjung secara bergiliran berpose di depan paviliun Indonesia untuk difoto. Selain itu juga ditayangkan video klip pariwisata Indonesia produksi Depbudpar. Pada kesempatan itu KBRI Bratislava bekerjasama dengan KBRI Budapest/ITPC Budapest juga melakukan promosi produk teh dan kopi Indonesia dalam format tea and coffe testing, dilengkapi camilan khas Indonesia tercatat ada 2.000 gelas teh dan kopi habis dinikmati oleh pengunjung.

4.2.2 Program Indonesia Visit Year 2008 di Promosikan di Australia
KBRI Melbourne bersama dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah meluncurkan program Indonesia Visit Year 2008 dengan memanfaatkan momentum penyelenggaraan AIME ke-16 (Asia-Pacific Incentives and Meetings Expo) di Melbourne, 19 – 20 Pebruari 2008. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan skala Expo yang sangat besar dihadiri oleh tidak kurang dari 850 exhibitor dari 50 negara di kawasan Asia Pasifik, sebagian dari Eropa dan Amerika Serikat, serta 400 buyers dari 30 negara. AIME ini diliput oleh 50 media dari 10 negara, termasuk stasiun TV swasta nasional SCTV. Selama acara turut dibagikan pula pin dan brosur Indonesia Visit Year 2008
KBRI Melbourne hadir menyampaikan pidato sekaligus menyampaikan program Indonesia Visit Year 2008 pada acara business gathering di sela-sela pameran yang dihadiri 70 buyers AIME dari negara lain. Stand Indonesia diisi oleh Bali Discovery Tour, Garuda Indonesia Melbourne, Hotel Mulia Senayan, Jakarta Convention and Exhibition Bureau, Karma Resorts Bali, Intercontinental Bali Resort, dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh Bapak Thamrin B. Bachri, M. Sc, Deputi Pemasaran, Departemen Kebuyadaan dan Pariwisata.
Pameran kali ini bertepatan dengan keluarnya data statistik dari Australian Bureau of Statistic (ABS). Menurut ABS wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia meningkat sebanyak 45,08%, dari 194.746 wisatawan tahun 2006 menjadi 282.516 wisatawan pada tahun 2007. Khusus untuk di Victoria dan Tasmania, 58.516 (2007) dan 38.127 (2006), yang berarti naik sebesar 53.61%. Sementara Garuda Melbourne melaporkan terdapat lonjakan penumpang di tahun 2007 sebesar 65%.
Selama ini, KBRI Melbourne telah secara aktif mempromosikan program tersebut dalam berbagai kesempatan yang ada. Langkah paling awal adalah dengan menambahkan link program dimaksud dalam website KBRI Melbourne. Di samping itu, dalam setiap kesempatan wawancara radio maupun televisi komunitas Indonesia, selain mempromosikan Indonesia Visit Year 2008, KBRI Melbourne juga mendorong peran serta masyarakat Indonesia di Melbourne untuk turut aktif mempromosikan hal ini kepada masyarakat Australia.

4.2.3 Program Indonesia Visit Year 2008 dipromosikan di Spanyol
Program Indonesia Visit Year 2008 yang sedang dipromosikan di Spanyol diminati warga Spanyol. Hal ini mengemuka pada acara Konferensi Pers yang digelar KBRI Madrid bersama Depbudpar, yang dihadiri sedikitnya 25 wartawan Spanyol dan kalangan Industri wisata serta peminat wisata.

Dirjen Pemasaran Departmen kebudayaan dan pariwisata, Thamrin Bachri mempromosikan sedikitnya 100 even dan festival di daerah yang digelar seperti festival musik, kesenian, olah raga, kebudayaan dan MICE (meeting, incentive, conference, and exhibition). Dirjen Pemasaran juga mengenalkan lima destinasi menarik di luar Bali antara lain Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Sumatera Utara dan Riau.
Acara Konferensi Pers yang dibuka secara resmi oleh Kuasa Usaha a,i O’Conroy Doloksaribu tersebut juga mendapat perhatian luas dari kalangan mass media setempat dan tour operator, yang secara spontan mengemukakan keinginan menyebarluaskan program Indonesia Visit Year 2008 sehingga dikenal lebih jauh.
Ketua Asosiasi Jurnalis wisata Spanyol (FEPET), Mariano Palacin dalam pertemuan dengan Dirjen Pemasaran, mengemukan keinginan asosiasi tersebut mengadakan kongres tahunan di Indonesia sekitar Bulan September/Oktober tahun ini.
Pilihan tempat kongres di Indonesia dirasa cocok dengan program. Indonesia Visit Year 2008. Tahun lalu Asosiasi ini mengadakan kongres di Malaysia. Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan berkunjung ke indonesia menjajaki tempat pelaksanaan kongres.
Dirjen Pemasaran beserta 8 Industri wisata Indonesia dan perhotelan berada di Madrid pada acara FITUR 2008, yang merupakan Pekan wisata Internasional terbesar setelah ITB Berlin. Pada tahun lalu jumlah pengunjung diperkirakan sedikitnya 250.000. FITUR berakhir tanggal 3 Pebruari 2008.

4.2.4 Program Indonesia Visit Year 2008 dipromosikan di Ukraina
KBRI Kyiv telah berpartisipasi dalam pameran pariwisata Internasional XVII International Exhibition: Crimea. Resort. Tourism 2008. Pada 27 Februari s/d 1 Maret 2008 bertempat di Hotel Inturist YaltanCrimea (sekitar 1000 km selatan Kyiv). Booth KBRI Kyiv seluas 6 m2 dan bertajuk “Republik Indonesia” menampilkan berbagai brosur pariwisata Indonesia film promosi, peragaan busana daerah Indonesia, serta suguhan tari Piring dari Sumatera Barat yang dibawakan anggota Sanggar Budaya KBRI Kyiv bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan KBRI Kyiv. Selain itu di booth KBRI Kyiv turut serta perusahaan swasta dari Bali PT. Balipartners Tours and Travel yang khusus diundang guna menjelaskan kepada pengunjung berbagai masalah teknis pariwisata di Indonesia khususnya pulau Bali.
Pameran dibuka resmi oleh Menteri Resort dan Pariwisata R.O. Crimea‘ V.A. Savelyev dengan disaksikan Ketua Parlemen Crimea Anatoliy Gritsenko serta Perdana Menteri Crimea Viktor Plakida. Seusai acara pembukaan ketiga pejabat R.O. Crimea didampingi panitia pameran menyempatkan diri berkunjung ke booth KBRI Kyiv dan mengadakan dialog dengan Dubes RI Kyiv. Sebanyak 2 TV setempat yakni channel Kota Yalta dan Kota Simferopol mewawancara Dubes RI Kyiv berkenaan maksud dan target keikut sertaan KBRI Kyiv dalam pameran pariwisata ini.
Pameran pariwisata di Yalta diikuti 340 peserta sebagian besar merupakan in-bound tour operator Ukraina yang menjual paket wisata musim panas di Crimea perhotelan airline media massa pariwisata dan berbagai perusahaan terkait bidang pariwisata. Selain Indonesia peserta luar negeri datang dari Rusia, Jerman dan Turki. Selama 3 hari pameran tercatat sekitar 2000 pengunjung menghadiri pameran dan sekitar 300 orang berkunjung ke booth KBRI Kyiv. Pameran ditutup pada 29 Februari 2008 sore hari dan pihak panitia pameran menyerahkan piagam penghargaan kepada KBRI Kyiv atas partisipasi dalam pameran.
Pada 29 Februari 2008 bertempat di Hotel Ukraina Kota Simferopol (ibu kota R.O. Crimea) Dubes RI Kyiv A.E. Alexander Laturiuw didampingi Counselor Fungsi Ekonomi dan Sek. III Fungsi Pensosbud telah mengadakan pertemuan dengan Yevgeniy Felonyuk Wakil Presiden merangkap Direktur Aktivitas Luar Negeri Kadinda Crimea serta Sergey Pleshkov‘ anggota Kadinda Crimea yang juga Direktur perusahaan Reale” importir furnitur dan cindera mata Indonesia. Pertemuan membahas rencana kunjungan 15 orang pengusaha Crimea ke Indonesia sesudah 20 Mei 2008 serta undangan menghadiri First Indonesia Expo in Central and Eastern Europe di Warsawa Polandia pada Mei 2008.
KBRI dan rombongan diterima oleh Ketua Parlemen Verkhovniy Rada Anatoliy Gritsenko dan Perdana Menteri R.O. Crimea Viktor Plakida di ruang pertemuan Gedung Parlemen R.O Crimea. Pertemuan berlangsung akrab dengan topik pembicaraan meliputi peluang kerja sama ekonomi perdagangan investasi pariwisata maupun kerja sama Sister Province R.O. Crimea dengan salah satu provinsi di Indonesia.
Gritsenko menjelaskan bahwa nilai perdagangan Crimea dan Indonesia saat ini masih relatif kecil dan karenanya perlu dikembangkan lebih lanjut. Untuk itu ditawarkan berbagai sektor kerja sama yang dapat dikembangkan seperti: industri perkapalan minyak dan gas, pengolahan air minum, biofuel listrik, tenaga surya, maupun tenaga angin,. Pariwisata, serta pertanian.
Dubes RI menyambut positif peluang kerja sama dimaksud dan mengundang perusahaan maupun investor Crimea untuk aktif bekerjasama dengan perusahaan di Indonesia dalam produksi kapal militer (khususnya kapal patroli) maupun kapal sipil, eksplorasi 26 blok ladang minyak off-shore dan on-shore di Indonesia, industri pengolahan air minum, pengembangan sektor biofuel listrik tenaga surya serta tenaga angin di Indonesia, maupun memasok peralatan pertanian termasuk traktor. Untuk bidang pariwisata Indonesia memiliki keunggulan dalam manajemen perhotelan maupun eco-tourism yang kiranya dapat dikembangkan di Crimea. Berkenaan rencana kerjasama Sister Province yang ditawarkan Dubes RI antara salah satu provinsi yang memiliki status otonomi khusus di Indonesia dengan R.O Crimea, Perdana Menteri Viktor Plakida menyatakan bahwa rancangan MoU mengenai hal ini tengah dipersiapkan dan akan diserahkan ke KBRI Kyiv untuk ditindak lanjuti.
Sebagai hasil pertemuan kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Working Group guna mengidentifisir sektor-sektor kerja sama yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Dubes RI juga memohon dukungan bagi rencana kunjungan misi dagang R.O Crimea ke Indonesia pada tahun 2008 serta mengundang kedua pejabat R.O Crimea tersebut untuk berkunjung pula ke Indonesia.

4.2.5 Program Indonesia Visit Year 2008 dipromosikan di China
Indonesia melakukan promosi pariwisata di Shanghai, China, bertema "Indonesia Tourism and Travel Fair" dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan China untuk datang ke sejumlah daerah di Indonesia.

Keberadaan promosi tersebut dalam rangka untuk mempromosikan Tahun Kunjungan Wisata Indonesia Tahun 2008 Dalam acara tersebut, KBRI beijing beserta Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengundang sejumlah pihak terkait pariwisata seperti industri perjalanan, agen dan biro perjalanan, pengusaha perhotelan dan penerbangan, beserta masyarakat yang berada di Shanghai.
Acara tersebut menampilkan sejumlah potensi pariwisata yang ada di Indonesia yang memiliki keindahan alam serta obyek wisata yang menarik, yang sangat layak dikunjungi wisatawan asal China. Pemerintah Indonesia melihat animo insan pariwisata Shanghai yang hadir sekitar 150 orang cukup besar untuk berkunjung ke Indonesia dan menilai Indonesia cukup layak untuk dikunjungi.
Sejumlah masukan yang disampaikan oleh pengusaha pariwisata Shanghai adalah agar Indonesia bisa aktif mengikuti Shanghai Travel Mart yang berlangsung setiap tahun, serta mengikuti lomba kendaraan hias bunga yang juga berlangsung tiap tahun. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah, promosi pariwisata Indonesia ke depan hendaknya jangan hanya menampilkan yang bersifat tradisional, tapi memasarkan dan menampilkan elemen modern, seperti wisata outbond yang banyak digemari para anak-anak muda karena wisatawan China yang datang ke Indonesia banyak anak muda dan mereka lebih menyukai wisata outbond seperti rafting dan arung jeram

4.2.6 Program Indonesia Visit Year 2008 dipromosikan di Belgia
Promosi pariwisata Indonesia Visit Year 2008 di lakukan di Eropa Daratan yaitu di Belgia. Kegiatan ini dikemas dalam Indonesia Travel Days (ITD) selama dua hari Acara hasil kerjasama KBRI Brussel dengan biro perjalanan Van Ranterghem itu berlangsung di Brugge Travel Fair 2008, Belgia. Tercatat ada 22 biro perjalanan ikut ambil bagian. Selain Van Renterghem yang menawarkan paket menarik 10 hari ke Bali, masih ada lima dari mereka yang merupakan spesialis paket liburan ke Indonesia, yakni The Best Tour, Kuoni, Escape, Thomas Cook, dan Jet Air/VTB.
Menurut KBRI Biro perjalanan dalam kehidupan modern sekarang ini tidak sekedar melakukan bisnis perjalanan, tapi juga memberikan preferensi dan pilihan ke mana berlibur yang mendapat perhatian pengunjung dan pers setempat.
Mengingat peran baru itu, pemerintah sengaja menggandeng Van Renterghem (terbesar di Belgia) dan biro perjalanan lainnya untuk menjual pilihan paket wisata ke Indonesia.. Di Tahun 2008 ini lebih dari 100 even akan gelar di 33 provinsi di Indonesia untuk merebut perhatian dari target 7 juta wisatawan mancanegara
Secara khusus di lokasi ITD tersebut KBRI Brussel membuat terobosan baru dengan membuka counter pelayanan kilat untuk visa. Proses aplikasi pembuatan visa langsung di tempat, langsung jadi. Di hari pertama tercatat ada 21 aplikan yang sudah dilayani. Annick Desmet, dari biro perjalanan Van Renterghem, menyambut positif langkah KBRI tersebut.
Seremoni pembukaan ITD dimeriahkan pertunjukan gamelan Bali persembahan sanggar Kembang Nusantara asuhan Made Wardhana. Diselingi Tari Rantak, Topeng Jaipong, dan Pendet oleh para penari Bali asuhan Wayan Wardhana dan resital kecapi suling oleh Rayhan Sudrajat, siswa SMA 8 Bandung Di samping presentasi seni budaya, ITD juga diperkaya dengan sajian makanan Indonesia, seperti sate, lontong, bihun goreng dan lumpia.
4.2.7 Program Indonesia Visit Year 2008 dipromosikan di Swedia
KBRI untuk Swedia telah mencanangkan program promosi pariwisata Indonesia Visit Year 2008 di sebuah pameran pariwisata terbesar bertajuk Stockholm Travel Show 2008 yang digelar di Kota Stockholm 24 hingga 27 Januari lalu. Tidak hanya mencanangkan tahun kunjungan wisata Indonesia, dalam pameran yang diikuti 359 perusahaan bidang pariwisata dari berbagai negera itu, KBRI Swedia bekerjasama dengan travel agent setempat seperti Orient Travel dan Indoservice serta didukung perwakilan Surabaya Tourism Promotion Board (STPB), juga ikut serta memamerkan dan mempromosikan paket kunjungan wisata ke Indonesia seperti Bali, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Dalam siaran persnya yang diterima ANTARA News di Jakarta, Selasa malam, KBRI Swedia juga telah mempertontonkan kesenian nasional khususnya pagelaran musik Gamelan Jawa dan tarian daerah yang dimainkan oleh masyarakat Indonesia dan Swedia yang disuguhkan di hadapan ribuan pengunjung yang hadir.
Pagelaran seni budaya Indonesia di Stockholm itu mendapatkan sambutan hangat dari para pengunjung dan berhasil menarik perhatian publik untuk melihat lebih lanjut berbagai paket wisata yang ditawarkan stand Indonesia. KBRI juga menyediakan barbagai makanan kecil dan minuman khas Indonesia untuk mempromosikan kulinari Nusantara. Selama 4 hari Pameran berlangsung, Stand Indonesia banyak dikunjungi tidak saja oleh para pembeli langsung, tetapi juga oleh Corporate dan Tour Operator. Hasil yang dicapai pada pameran ini adalah banyaknya kontak bisnis yang didapat untuk berbagai segmen pasar diantaranya Incentive, Group Adhoc dan Group Series. Dalam pameran wisata kali ini hadir pula perwakilan dari negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Perwakilan dan produk-produk pariwisata yang ditawarkan dari kedua wilayah itu merupakan pesaing utama Indonesia. Kedua wilayah itu dikenal juga memiliki keunggulan kehidupan flora dan fauna serta keindahan wisata baharinya.
Menurut KBRI Swedia, warga Swedia adalah warga yang senang berwisata ke luar negeri. Berdasarkan statistik pada tahun 2006-2007, jumlah warga negara itu yang berwisata keluar negeri melalui perjalanan udara mencapai 12.6 juta orang dari 9 juta penduduk atau 140% dari jumlah penduduknya. Berdasarkan prosentase tersebut maka peringkat Swedia dalam tingkat kunjungan wisata ke luar negeri adalah termasuk yang tertinggi di antara negara-negara Eropa lainnya. Selain itu, Swedia merupakan salah satu negara yang memiliki waktu libur terpanjang di antara negara Uni Eropa yang dapat mencapai 42 hari dalam satu tahun.
Saat ini, Thailand adalah penerima terbesar wisatawan Swedia yang jumlahnya mencapai 222.297 pada 2006. Sementara jumlah wisatawan Swedia yang mengunjungi Indonesia, menurut data statistik 2005 mencapai 47.484 orang, sedangkan pada tahun ini ditargetkan mencapai 50.000 orang. Mengenai tidak adanya maskapai penerbangan Indonesia yang terbang ke Eropa belakangan ini, KBRI Swedia kini berusaha terus meningkatkan kerjasama dengan maskapai penerbangan asing agar tawaran paket wisata ke Indonesia dapat bersaing dengan tawaran paket wisata lainnya ke kawasan Asia Tenggara.

4.2.8 Workshop On Marketing And Communication Strategy
Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Workshop On Marketing And Communication Strategy, acara tersebut dilakukan untuk mendukung dan merealisasikan program Indonesia Visit Year 2008. Menurut pemerintah komunikasi mempunyai perananan yang sentral dalam pariwisata, karena dengan informasi yang cepat dan akurat akan menjadi semacam guideline bagi wisatawan di seluruh dunia untuk datang ke destinasi. Dengan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, wisatawan segera menentukan untuk datang ke suatu negara (destinasi) yang akan dikunjungi. begitu strategisnya peranan komunikasi sehingga bila tidak bisa menguasai informasi termasuk dalam menyajikannya secara cepat dan akurat Indonesia akan tertinggal di bidang pariwisata.
Dalam Workshop tersebut Indonesia menghadirkan Prof. Geoffrey Lipman, Assistant Secretary General UN-WTO (United Nations-World Tourism Organization) dalam pidato pengantarnya Prof. Geoffrey Lipman menyatakan bahwa bila kita tidak menguasai komunikasi akan tertinggal, Prof. Geoffrey Lipman memberikan gambaran perbandingan bahwa negara tetangga yang mempunyai persoalan mirip dengan Indonesia antara lain mengalami musibah bencana alam, teror bom, keamanan dalam negeri, serta ketegangan politik, maupun wabah penyakit, ternyata dalam survei ia memiliki skor yang tinggi sehingga tetap diminati untuk dikunjungi wisatawan dunia. Kondisi ini menandakan bahwa negara tetangga itu menguasai komunikasi. Ia dengan cepat dan akurat memberikan informasi kepada dunia seputar kejadian yang terjadi di negeri itu dengan demikian dapat meyakinkan wisatawan yang ingin datang.
Keberhasilan dalam penguasaan komunikasi itu harus dilihat dalam arti luas yakni dari sistem dan dukungan infrastruktur serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut pemerintah Indonesia menggelar kegiatan workshop tersebut.
Prof. Geoffrey LIPMAN menilai kemajuan teknologi telekomunikasi sangat menunjang akan kecepatan penyampaian informasi dalam pariwisata sehingga hanya melalui handphone kita bisa menyampaikan informasi berupa gambar ke berbagai pusat informasi di seluruh dunia.
UN-WTO untuk sekian kalinya memberi bantuan teknis kepada Indonesia termasuk ketika muncul musibah bom Bali maupun gempa bumi Yogyakarta berupa strategi komunikasi dengan membuat Media Center yang menginformasikan kondisi teraktual mengenai suatu kejadian ke seluruh dunia. Media center ini dinilai cukup efektif dalam upaya mendukung program recovery. Kegiatan Workshop On Marketing And Communication Strategy tersebut dihadiri sekitar 80 perserta dengan menampilkan pembicara antara lain Dr.Glaesser, Chief of Risk and Crisis Management UN-WTO dan Alistair Speirs konsultan UN-WTO.

4.3 Image Promotion Strategy
4.3.1 Indonesia Visit Year 2008 dipromosikan melalui Media Internet
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata memperluas jaringan promosi program Indonesia Visit Year 2008 melalui media internet. Dengan cara ini diharapkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara bisa sesuai target dan bahkan lebih.
Karena jaringan internet saat ini sudah mengalahkan televisi sebagai media promosi.
Menurut pemerintah Indonesia saat ini banyak negara dalam memperkenalkan kebudayaan dan pariwisatanya melalui internet dengan sangat agresif. Alasannya, penggunaan media ini dari tahun ke tahun terus meningkat. dan bisa menjangkau seluruh pelosok dunia. Di Indonesia sendiri, pengguna internet mengalami pertumbuhan luar biasa. Survei Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan bahwa pada tahun 2006, sebanyak 56 persen wisatawan yang datang ke Indonesia sudah menggunakan internet sebagai sumber informasi tentang tujuan wisata yang akan mereka kunjungi. Pengetahuan mereka tentang Indonesia bila sebelumnya didapat dari iklan televise, sekarang lebih dari 50 persen mereka dapat dari internet. Situs baru pariwisata Indonesia ini hanya melengkapi promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia selama ini, baik melalui kegiatan fisik seperti pameran dan pagelaran seni, brosur maupun iklan di televisi asing. Situs ini mendukung pemasaran melalui media-media promosi yang sudah ada.
Melalui kehadiran media baru ini diharapkan dapat menarik wisman lebih banyak lagi dari yang ditargetkan tahun ini sebanyak tujuh juta orang pada tahun 2008. Mengenai anggaran yang dikelurkan, kegiatan promosi pariwisata Indonsia ini dianggarkan Rp 10 milyar. Anggaran tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat. Itu membuktikan pemerintah Indonesia makin menyadari pentingnya memperkenalkan budaya pada tataran internasional.
Sementara itu, Kasubdi Promosi Elektronik Direktorat Sarana Promosi Depbudpar menyatakan situs baru ini hanya penyempurnaan saja karena sudah ada sejak 2002. Meski begitu, pengunjungnya terus meningkat. Pada tahun ini kunjungan ke situs ini mencapai 2.000/hari. Situs ini didukung oleh infrastruktur kelas dunia, dengan empat server berlokasi di empat benua, yakni Amerika, Australia, Eropa dan Asia. Sedangkan fitur yang disajikan pun setara dengan situs pariwisata badan Promosi Pariwisata Internasional, seperti contact form, photo gallery, video gallery, calendar of event, online polling, dan sebagainya.

4.4 Paduan Jasa Pelayanan fasilitasi Pariwisata
4.4.1 Destinasi Pariwisata Unggulan Baru
Strategi Pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan program Indonesia Visit Year 2008 adalah dengan menambah destinasi pariwisata unggulan baru di daerah yaitu di luar pulau Jawa dan Bali.oleh karena itu dalam mendorong akselerasi pengembangan destinasi periwisata di daerah perlu ditetapkan suatu daerah untuk menjadi destinasi pariwisata unggulan. Depbudpar telah merencanakan untuk tahun 2008, provinsi yang ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan adalah:
1. Sumatera Utara,
Sumatra Utara memiliki 18 kabupaten dan 7 kotamadya. Pemerintahan daerah Tk II tersebut adalah kota Medan, Pematang Siantar, Binjai, Tabing Tinggi, Sibolga, Tanjung Balai dan kota Padang Sidempuan sedangkan kabupatennya adalah Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Langkat, Deli Serdang, Asahan, Simalungun, Toba Samosir, Labuhan Batu, Madina, Dairi, Nias, Sendang Bedagai,dan kabupaten Samosir. , Sumatra Utara terkenal dengan kondisi alam yang indah dan tanah yang subur sehingga banyak terdapat perkebunan. Adapun Obyek Wisata nya adalah:
a) Taman Buaya Asam Kumbang
b) Obyek wisata Bukit Lawang
c) Sungai Alas dan Wampu
d) Taman Nasional Gunung Leusar
e) Brastagi
f) Bukit Gundaling
g) Gunung Sibayak
h) Air Terjun Sipiso-piso
i) Rumah Adat Karo
j) Desa Lingga
k) Danau Toba
l) Makam Sisingamaradja
m) Pantai Pandaan dan Kalangan
n) Pulau Nias dan
o) Kota Pantai Sibolga
2. Sumatera Barat
Sumatera Barat terkenal dengan sebutan Ranah Minang atau Minangkabau dimana masyarakatnya terkenal dengan tata kehidupan yang menggunakan system matrilineal serta adapt istiadatnya yang unik. Sumbar mempunyai wilayah administrasi terdiri atas 9 kabupaten dan 7 kota yaitu Padang, Pariaman, Solok, Bukit tinggi, Padang panjang, Sawah lunto dan Payakumbuh dan wilayah kabupatennya Pesisir selatan, Solok, Solok selatan, Sawah lunto, Dharmasraya, Tanah datar, kabupaten 50 kota, kabupaten Agam, dan Pasaman.
Obyek wisatanya:
a) Payakumbuh
b) Lembah Harau
c) Danau Maninjau
d) Taman Nasional Kerinci Seblat
e) Gunung Kerinci
f) Danau Gunung Tujuh
g) Danau Kerinci
h) Gua Sengering
i) Bukit Tinggi
j) Ngarai Sianok
k) Lubuk Bonta
l) Ikan Larangan
m) Lubuk Cimantung
n) Danau Diatas
o) Danau Dibawah
p) Danau Talang
q) Padang
r) Pantai Air Manis
s) Pantai Bungus
t) Lembah Anai
u) Pesisir Selatan
v) Rumah Gadang
w) Jam Gadang
x) benteng de Kock
y) Teluk Sinakak
z) Pantai bulasat
3. Kepulauan Riau
Kepulauan Riau merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Philipina. Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi termuda di Indonesia yang memiliki kekayaan pariwisata yang sangat potensial. Kemegahan jembatan Barelang atau disebut tengku fisabilillah yang menghubungkan pulau Batam, Rempang, dan Galang serta kemegahan Masjid raya Pulau Penyengat menjadi icon provinsi Kepulauan Riau dan menjadi Lambang cinta abadi. Obyek Wisatanya:
a) Pulau Bintan
b) Lingga
c) Natuna
d) Gunung Ranai
e) Pulau Panjang, Selat Lampa dan Batu kapal
f) Pulau Penyengat
4. Kalmantan Timur
Kalmantan Timur merupakan daerah yang paling kaya di Kalimantan dari sumber daya alam seperti minyak, batu bara, emas, kayu, dan gas alam. Kekayaan alam Kalimantan Timur sebagian besar di ekspor dan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara. Kalimantan dikenal sebagai salah satu kawasan penghasil minyak utama di Indonesia. Eksploitasi sumber minyak di daerah ini telah dilakukan sejak tahun 1897 yang dimulai dari kawasan delta sungai mahakam sedangkan kawasan penyulingan minyak dipusatkan di Balik Papan.
Pada tahun 1913 produksi minyak Kalimantan Timur mampu menghasilkan setengah dari produksi minyak Indonesia yang ketika itu masih di bawah kekuasaan Belanda, dan Balik Papan mencapai kejayaannya dari melimpahnya produksi minyak di daerah ini. Obyek Wisatanya:
a) Kota Tanah Grogot
b) Air Terjun Doyam Turu
c) Perkebunan Sawit
d) Penangkaran Buaya
e) Kilang Minyak Balik Papan
f) Taman Agro Wisata
g) Pantai Manggar Segarasari
h) Pantai Melawai
i) Pantai Tanjung Jumelai
j) Pulau Kwangan
k) Telaga Air Panas
l) Goa Loyang
m) Air Terjun Tiwesi
n) Air Terjun Gemuruh
o) Danau Gap

5. Papua Barat.
Papua Barat.merupakan pemekaran dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. sejak tanggal 7 Februari 2007, secara resmi nama Provinsi ini menjadi Papua Barat. Papua dan Papua Barat merupakan Provinsi yang mendapat status otonomi khusus.
Provinsi ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan, hasil hutan, maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di kabupaten Raja Ampat sedangkan satu-satunya Industri tradisional tenun ikat yang disebut kain Timor dihasilkan di kabupaten Sorong Selatan. Sirup pala harum dapat diperoleh di kabupaten Fak-Fak serta beragam potensi lainnya.
Selain itu wisata alam menjadi salah satu andalan Irian Jaya Barat, seperti Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang berlokasi di kabupaten Teluk Wondama. Disamping itu baru-baru ini, ditemukan gua yang diklaim sebagai gua terdalam di Dunia oleh tim ekspedisi speologi Prancis di kawasan pegunungan Lina, kampung Irameba, Distrik Anggi, Kabupaten Manokwari. Gua ini diperkirakan mencapai kedalaman 2000 meter. Kawasan pegunungan di Papua Barat masih menyimpan misteri kekayaan alam yang perlu diungkap.
Obyek Wisatanya adalah:
a) Sorong
b) Pantai Lasuari
c) Manokwari
d) Danau Giji dan Danau Gita
e) Cagar Laut Teluk Cendrawasih
f) Pulau Rumberpon
g) Pulau Wairondi
h) Danau Kabori
i) Rumah Kaki Seribu
j) Pegunungan Meja dan Monumen Jepang
k) Air Terjun Maredred
l) Pulau Tubir Seram
m) Ikan Duyung
n) Monumen Perang Dunia ke 2
o) Benteng Tentara Jepang
p) Situs Purba
q) Semenanjung Kasuari
r) Pulau Buaya
s) Kepulauan Raja Ampat
t) Pulau Matan
u) Pulau Kafia
Pengembangan Destinasi Pariwisata ini merupakan program awal koordinasi pembangunan destinasi pariwisata kepada lima daerah destinasi unggulan baru di tahun 2008. Ini melengkapi lima daerah lain yang telah ditetapkan lebih dulu untuk tahun 2007 yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara timur, dan Sumatera selatan.


Pemerintah mencanangkan lima destinasi unggulan baru ini untuk meningkatkan distribusi dan penyebaran turis asing di luar Pulau jawa dan Bali.
Depbudpar hanya memfasilitasi daerah untuk konsultasi dan koordinasi pengembangan daerah wisata. Untuk prioritas dan fokus pengembangan serta skema dukungan alokasi dana dari APBD pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten masing-masing karena sekarang era-nya otonomi daerah, semua kebijakan bukan lagi top-down tapi dari bawah ke atas. Dengan demikian ada stimulasi yang disinergikan antara pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dukungan lintas sektoral.
Mengenai kriteria penetapan lima daerah destinasi unggulan baru itu, depbudpar mengungkapkan bahwa penetapan itu tidak berdasar dari kriteria wilayah administrasi, namun berdasar dari potensi daya tarik, kesiapan sarana dan prasarana, aksesbilitas, kesiapan masyarakat setempat, potensi pasar, posisi pariwisata dalam program daerah, serta rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Rippda). apabila destinasi unggulan ini telah berjalan, Depbudpar mengharapkan langkah ini akan mempercepat pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Karena selama ini 94 % kunjungan wisman masih ke Jawa dan Bali.

4.4.2 Penambahan Daftar Negara yang memperolah Visa on Arrival
Strategi Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia adalah dengan menambah daftar negara yang memperoleh fasilitas VoA (Visa on Arrival) menjadi 63 Negara. Negara-negara yang memperoleh fasilitas VoA Indonesia adalah:

Tabel 4.2
Negara-negara yang memperoleh fasilitas VoA
Sumber: (depbudpar http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)

NO NEGARA NO NEGARA NO NEGARA
1 Aljazair 22 Hungary 43 Oman
2 Argentina 23 India 44 Panama
3 Australia 24 Iran 45 Poland
4 Austria 25 Ireland 46 Portugal
5 Bahrain 26 Iceland 47 Qatar
6 Belgium 27 Italy 48 Rumania
7 Brazil 28 Japan 49 Russia
8 Bulgaria 29 Kuwait 50 Saudi Arabia
9 Cambodia 30 Laos PDR 51 Slovakia
10 Canada 31 Latvia 52 Slovenia
11 Czechoslovakia 32 Libya 53 Spain
12 Cyprus 33 Liechtenstein 54 South Afrika
13 Denmark 34 Lithuania 55 South Korea
14 Egypt 35 Luxemburg 56 Suriname
15 Estonia 36 Maldives 57 Sweden
16 Fiji 37 Malta 58 Switzerland
17 Finland 38 Mexico 59 The People’s Republic of China
18 France 39 Monaco 60 Taiwan
19 Germany 40 The Netherlands 61 Tunisia
20 Great Britain 41 New Zealand 62 United States of America
21 Greece 42 Norway 63 United Arab Emirates

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, sosial, kepentingan bisnis atau tugas kepemerintahan sebagai bentuk upaya meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara. Dengan adanya fasilitas VoA ini diharapkan hubungan antara Indonesia dengan beberapa negara tertentu dapat meningkat dengan mengusung azas manfaat dan saling menguntungkan.
4.5 Pembinaan Kerjasama Pariwisata
4.5.1 Kejasama Indonesia dalam Mempromosikan Parawisata dengan Singapure Airlines
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan Singapure Airlines melakukan penandatanganan perpanjangan kerja sama promosi pariwisata 2007-2008. Nota kerja sama ditandatangani Dirjen Pemasaran Depbupar Thamrim B.Bachri dan General Manager Singapure Airlines di Indonesia Lee Eugene.
Perpanjangan kesepakatan kerja sama dengan Singapure Airlines ini merupakan langkah sinergi dalam mendukung program promosi pariwisata Indonesia ke luar negeri. Kerja sama dalam promosi ini juga untuk mendukung program Tahun Kunjungan Indonesia (Indonesia Visit Year) 2008,
Pada tahun 2006 serangkaian kegiatan promosi pariwisata Indonesia ke luar negeri yang mendapat dukungan Singapure Airlines telah dilakukan antara lain mengikuti Fete de Geneve, Jenewa (Swiss), CITM Beijing (Cina), World Spices Gourmet (Sri Langka), Otydkh Leisure Mart, Moscow (Rusia), World Peace Gong, New Delhi dan India Travel Mart, Bombay (India), dan Pasar Wisata Indonesia (TIME) di Makassar.
Sedangkan tahun 2007 kegiatan promosi yang mendapat dukungan dari Singapure Airlines antara lain Media Fam Trip ke Sumatera, Pasar Malam Tong-Tong di Amsterdam (Belanda), Spring Frienship Festival, Beijing (Cina), The Asian Week Festival, Tokyo (Jepang), dan Outbound Travel Mart, Calkutta (India). Indonesia juga akan melakukan promosi ke Cape Town, Afrika Selatan dengan dukungan dari Singapure Airlines.
Kesepakatan kerja sama ini merupakan wujud komitmen dan dukungan Singapure Airlines kepada pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan daya tarik pariwisata serta kunjungan wisman ke Indonesia.
Dalam kerja sama itu akan melakukan kegiatan promosi bersama global dengan menggunakan jaringan Singapure Airlines untuk mempromosikan Indonesia melalui partisipasi bersama di misi promosi pariwisata dengan kontribusi berupa diskon tiket dan penambahan kargo sebesar US$ 100,000 untuk Depbudpar.

4.5.2 Kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT)
Tiga menteri pariwisata Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang tergabung dalam wilayah segitiga pertumbuhan (IMT-GT) sepakat untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari ketiga negara tersebut melalui pembukaan jalur penerbangan baru antara lain Banda Aceh-Penang, Langkawi-Phuket, serta Medan/Padang-Hat Yai, Thailand.
Dalam pertemuan tingkat menteri pariwisata ASEAN di ATF (ASEAN Tourism Forum) yang berlangsung di Bangkok Thailand, 18-22 Januari 2008, ketiga menteri pariwisata itu sepakat untuk melakukan berbagai upaya dalam mendorong pertumbuhan pariwisata di ketiga kawasan pertumbuhan IMT-GT antara lain dengan menyelenggarakan event pariwisata, yang tahun ini bersamaan dimulainya kampanye Visit IMT-GT Years 2008-2009 .
Menbudpar Jero Wacik yang memimpin delegasi Indonesia pada ATF di Bangkok tersebut menghadiri pertemuan tingkat menteri pariwisata ASEAN ke-11.

Pertemuan ke-7 Menteri Pariwisata ASEAN Plus Three, dan Pertemuan ke-1 Menteri Pariwisata ASEAN-India, serta pertemuan tiga menteri dalam kawasan IMT-GT.
Dalam Pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN ke-11 dihasilkan kesepakatan perlunya Joint ASEAN Tourism Promotion Strategy guna meningkatkan kunjungan turis internasional ke ASEAN. Tahun 2007 jumlah turis internasional ke ASEAN mencapai 60 juta, di mana untuk intra-ASEAN travel mencapai 25,8 juta.

4.5.3 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Lakukan Co-marketing dan Penambahan 7 Kantor Promosi Pariwisata
Pemerintah Indonesia akan melakukan co-marketing pariwisata di sejumlah negara serta menambah 7 Kantor Perwakilan Promosi Pariwisata di luar negeri, sebagai upaya untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang tahun ini bersamaan pelaksanaan Indonesia Visit Year 2008 yang mentargetkan 7 juta kunjungan wisman dengan perolehan devisa sekitar US$ 6,7 miliar.
Pelaksanaan co-marketing pariwisata Indonesia dilakukan di Singapura, Malaysia, Jepang, Thailand, Korea Selatan, China, Australia, Timur Tengah, dan Indonesia.
Pemerintah juga melakukan penambahan 7 Kantor Perwakilan Promosi Pariwisata (branded office) di Korea Selatan, India, Dubai, Amerika Serikat, Thailand, Inggris, dan Singapura. Penambahan tujuh kantor perwakilan pariwisata kita ini untuk melengkapi kantor yang sudah ada di lima negara yakni Australia, Jepang, China, Malaysia, dan Jerman.
Dua kegiatan itu merupakan bagian dari 15 kegiatan bidang pariwisata dan kebudayaan yang disiapkan pemerintah dalam rencana penggunaan tambahan anggaran Rp 100 miliar. Di bidang pariwisata selain dua kegiatan tersebut juga akan dilakukan kegiatan marketing public relations dalam kerangka seeing is believing, pemasangan iklan pariwisata Indonesia di media cetak, elektronik dan luar, serta pengembangan portal promosi virtual (internet). Selain itu untuk mendukung kegiatan program Indonesia Visit Year 2008, pemerintah tengah mempersiapkan dua film iklan promosi baru dan jingle lagu Indonesia Visit Year 2008 serta pelaksanaan mega event promosi pariwisata Indonesia di Amerika Utara, Eropa, Australia dan Asia. Kegiatan lain di bidang kebudayaan antara lain saat ini tengah dipersiapkan penyelenggaraan diplomasi budaya di Rusia, Brazil, dan Meksiko.

4.6 Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Sektor Transportasi
Departemen Perhubungan sangat penting dan turut menentukan sukses-tidaknya program pariwisata di Tanah Air, dengan tingkat keselamatan dan keamanan transportasi menjadi salah satu kunci pendukung keberhasilan sektor pariwisata.
Pemerintah harus bekerja keras untuk turut mensukseskan sektor pariwisata, dimana menurut penelitian sebuah institusi di luar negeri, pariwisata Indonesia pada 2007 masih berada pada peringkat 60, jauh tertinggal dari negara tetangga Singapura yang berada di peringkat 7 dan Malaysia peringkat 31. Sektor transportasi punya peranan sangat signifikan dan sangat penting untuk tumbuh dan berkembangnya sektor pariwisata.

Untuk itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas transportasi baik udara, darat, maupun laut. Upaya yang sudah dilakukan antara lain pembangunan 27 bandara internasional di seluruh Indonesia, memperbaiki infrastruktur yang rusak, memberikan kemudahan bagi layanan pembukaan penerbangan ekstra untuk memberi kemudahan akses bagi wisatawan.
Dorongan terhadap perusahaan-perusahaan nasional juga sedang dilakukan oleh pemerintah agar mereka dapat bersaing baik di tingkat domestik maupun internasional antara lain dengan penambahan pesawat-pesawat baru seperti yang sudah dilakukan Mandala dan juga Lion Air. Yang tidak kalah pentingnya penekanan peningkatan keselamatan dan keamanan penumpang harus lebih diutamakan. Selain terus berusaha meyakinkan kepada Uni Eropa bahwa tingkat keamanan penerbangan di Indonesia sudah lebih terjamin karena di antara pemerintah dan perusahaan penerbangan sudah mencapai suatu komitmen untuk itu. Menhub juga mengatakan pihaknya terus melaksanakan road map to safety untuk menciptakan kenyamaan layanan penerbangan.

4.7 Bukti Konkret Pemerintah Indonesia dalam Menjamin Keamanan Internal
Bom Bali terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002 di kecamatan Kuta di pulau Bali Indonesia. Tragedi tersebut telah mengorbankan 202 orang dan mencederakan 209 yang lain, kebanyakan merupakan wisatawan asing. Peristiwa ini sering dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah mengeksekusi beberapa pelaku dengan dijatuhi hukuman mati karena peranan mereka dalam pengeboman tersebut. Abu bakar bashir yang disebut sebagai salah satu yang terlibat dalam memimpin pengeboman ini, dinyatakan tidak bersalah pada Maret 2005 atas konspirasi serangan bom ini, dan hanya didakwa atas pelanggaran keimigrasian.
Tersangka pelaku:
1. Abdul Goni, didakwa seumur hidup
2. Abdul Hamid (kelompok Solo)
3. Abdul Rauf (kelompok Serang)
4. Abdul Aziz alias Imam Samudera, terpidana mati
5. Achmad Roichan
6.Ali Ghufron alias Mukhlas terpidana mati
7. Ali Imron alias Alik, didakwa seumur hidup
8. Amrozi bin Nurhasyim alias Amrozi, terpidana mati
9. Andi Hidayat (kelompok Serang)
10. Andi Oktavia (kelompok Serang)
11. Arnasan alias Jimi, tewas
12. Bambang Setiono (kelompok Solo)
13. Budi Wibowo (kelompok Solo)
14. D.r Azhari alias Alan (tewas dalam penyergapan oleh polisi di Kota Batu tanggal 9 November 2005
15. Dulmatin
16. Feri alias Isa, meninggal dunia
17. Herlambang (kelompok Solo)
18. Hernianto (kelompok Solo)
19. Idris alias Johni Hendrawan
20. Junaedi (kelompok Serang)
21. Makmuri (kelompok Solo)
22. Mohammad Musafak (kelompok Solo)
23. Mohammad Najib Nawawi (kelompok Solo)
24. Umar Kecil alias Patek
25. Utomo Pamungkas alias Mubarok, didakwa seumur hidup
26. Zulkarnaen didakwa seumur hidup
Noordin Mohammed Top yang merupakan tersangka gembong teroris yang diduga bertanggung jawab atas serentetan serangan teror di Indonesia.masih buron sampai sekarang. sedangkan Rekannya Dr. Azhari telah terlebih dahulu tewas dalam suatu penyerangan oleh pasukan Datasemen Khusus 88, tim khusus anti teror Polri di Kota Batu tanggal9 November 2005. Pemerintah Indonesia akan terus konsisten menjaga keamanan tanah air Indonesia karena kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga kesatuan Republik Indonesia dan mensejahterakan bangsa Indonesia.

4.8 Optimisme Pemerintah Indonesia terhadap Program Indonesia Visit Year 2008
Berdasarkan survei yang ada menurut Passenger Exit Survey (PES) 2007 terhadap wisatawan mancanegara yang menyebutkan rata-rata pengeluaran wisman naik sebesar 57,89 dolar AS per kunjungan per orang, dari 913,09 dolar AS pada Tahun 2006. (depbudpar http://id.depbudpar.co.id/visit_indonesia_year_2008html)

Dan pada Tahun 2007 menjadi 970,98 dolar Amerika per kunjungan per orang. Rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan pada 2007 sebanyak 970,98 dolar Amerika. Sedangkan pada 2006 pengeluaran wisman sejumlah 913,09 dolar Amerika AS.
Data hasil PES 2007 menunjukkan wisman dari Emirat Arab mempunyai pengeluaran tertinggi yaitu rata-rata 1.796,26 dolar Amerika per kunjungan per orang, sedangkan rata-rata pengeluaran terendah berasal dari wisman Malaysia dengan 585,99 dolar Amerika per kunjungan per orang.
Meskipun tingkat pengeluaran belanja wisata wisman naik, akan tetapi PES 2007 mencatat masa tinggal wisman berwisata ke Indonesia mengalami penurunan 0,7 hari dari rata-rata 9,09 hari pada Tahun 2006. Dan pada Tahun 2007 menjadi 9,02 hari per kunjungan per wisman.
Wisman dari Eropa, Amerika Serikat dan Australia tercatat memiliki masa tinggal di Indonesia rata-rata 11,6 hari sampai 17,17 hari atau lebih lama dibandingkan wisman dari negara ASEAN (Singapura dan Malaysia) maupun Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan) yang mencapai 4,96 hari hingga 7,31 hari. Dengan mengukur pengeluaran per hari maka yang terbesar terjadi melalui pintu masuk bandara Soekarno-Hatta Jakarta mencapai 110,46 dolar AS per hari per orang. Pengeluaran rata-rata terendah terjadi melalui Polonia Medan mencapai 49,58 dolar AS per hari per wisman.
Jika program Indonesia Visit Year 2008 ini sukses, maka pemerintah Indonesia sudah menargetkan 10 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada akhir 2009 dengan penerimaan devisa sebesar 10 milyar dolar AS.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Dalam suatu penelitian, terutama yang melakukan pengujian hipotesa, langkah akhir yang harus dilakukan adalah menarik kesimpulan sebagai upaya untuk mengetahui keterhubungan antara pemahaman teoritis dengan realitas empiris bagi pencapaian atau pemahaman yang lebih luas atas pengetahuan dari bidang kajian yang diteliti.
Pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah Bagaimanakah strategi Indonesia dalam mengatasi dampak dari keamanan domestik dan krisis ekonomi melalui program pariwisata Indonesia visit year 2008. Setelah melakukan penelitian dan kemudian membahas mengenai masalah-masalah yang ada serta berbagai macam faktor yang mempengaruhi antara variabel, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 ini mempunyai kepentingan dan tanggung jawab terhadap respon dari lingkungan internal maupun eksternal yaitu memulihkan ekonomi dan mengembalikan image positif Indonesia dimata dunia Internasional dengan mengeluarkan sebuah kebijakan melalui kemasan pariwisata yaitu sebuah program pariwisata Indonesia Visit Year 2008. Indonesia visit year 2008 merupakan program pemerintah Indonesia di tahun 2008 dimana program tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi maraknya anggapan negatif dari berbagai belahan dunia yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak aman.
2. Indonesia Visit Year 2008 merupakan program promosi pariwisata Indonesia di tahun 2008 dengan target tujuh juta wisatawan mancanegara (wisman) dan perolehan devisa sebesar USD 6,4 miliar. Program Indonesia Visit Year 2008 diharapkan mampu memacu pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, peningkatan anggaran promosi, peningkatan koordinasi dan peran serta stakeholders sehingga mampu mengembalikan citra positif Indonesia dimata dunia Internasional.
3. Berdasarkan visi dan misi maka ditetapkan tujuan Indonesia Visit Year 2008 sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur beserta hasil karyanya.
2) Meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam perekonomian nasional.
3) Meningkatkan pemerataan pembangunan.
4) Meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya.
5) Meningkatkan persatuan dan cinta tanah air serta kerjasama internasional
4. Strategi Promosi program Indonesia Visit Year 2008:
1) Sales Promotion strategy adalah strategi promosi Program Indonesia Visit Year 2008 yaitu berupa Ekshibisi atau Pameran kebudayaan Indonesia yang diluncurkan di Slovakia, Australia, Spanyol, Ukraina, China, Belgia dan Swedia. Kemudian pemerintah Indonesia menggelar Workshop On Marketing And Communication Strategy, yang bekerjasama dengan UN-WTO (United Nations-World Tourism Organization) acara tersebut dilakukan untuk mendukung dan merealisasikan program Indonesia Visit Year 2008
2) Image Promotion strategy adalah strategi pemerintah Indonesia yaitu berupa perluasan jaringan promosi program Indonesia Visit Year 2008 melalui media internet. Dengan cara ini diharapkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara bisa sesuai target dan bahkan lebih. Karena jaringan internet saat ini sudah mengalahkan televisi sebagai media promosi.
3) Paduan Jasa Pelayanan fasilitasi Pariwisata adalah kebijakan pengaturan dan ketentuan-ketentuan oleh pemerintah Indonesia untuk melancarkan perjalanan dan persinggahan pariwisata. yaitu berupa penambahan destinasi pariwisata unggulan baru diluar pulau Jawa dan Bali yaitu, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Kemudian menambah daftar negara-negara yang memperoleh fasilitas VoA (Visa on Arrival). Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, sosial, kepentingan bisnis atau tugas kepemerintahan sebagai bentuk upaya meningkatkan arus kedatangan wisatawan mancanegara. Dengan adanya fasilitas VoA ini diharapkan hubungan antara Indonesia dengan beberapa negara tertentu dapat meningkat dengan mengusung azas manfaat dan saling menguntungkan.
4) Pembinaan Kerjasama Pariwisata merupakan kunci berhasilnya pengembangan pariwisata baik itu karjasama dalam pembinaan produk wisata maupun kerjasama dalam pemasaran pariwisata. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia dan Singapure Airlines melakukan penandatanganan perpanjangan kerja sama promosi pariwisata 2007-2008. Nota kerja sama ditandatangani Dirjen Pemasaran Depbupar Thamrim B.Bachri dan General Manager Singapure Airlines di Indonesia Lee Eugene. Perpanjangan kesepakatan kerja sama dengan Singapure Airlines ini merupakan langkah sinergi dalam mendukung program promosi pariwisata Indonesia ke luar negeri. Kerja sama dalam promosi ini juga untuk mendukung program Tahun Kunjungan Indonesia (Indonesia Visit Year) 2008. kemudian Tiga menteri pariwisata Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang tergabung dalam wilayah segitiga pertumbuhan (IMT-GT) sepakat untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari ketiga negara tersebut melalui pembukaan jalur penerbangan baru antara lain Banda Aceh-Penang, Langkawi-Phuket, serta Medan/Padang-Hat Yai, Thailand. Pemerintah Indonesia juga melakukan co-marketing pariwisata di sejumlah negara serta menambah 7 Kantor Perwakilan Promosi Pariwisata di luar negeri, sebagai upaya untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.
5. Sebagai komitmen pemerintah Indonesia terhadap sektor transportasi pemerintah sudah berupaya melakukan berbagai cara antara lain pembangunan 27 bandara internasional di seluruh Indonesia, memperbaiki infrastruktur yang rusak, memberikan kemudahan bagi layanan pembukaan penerbangan ekstra untuk memberi kemudahan akses bagi wisatawan. Dorongan terhadap perusahaan-perusahaan nasional juga sedang dilakukan oleh pemerintah agar mereka dapat bersaing baik di tingkat domestik maupun internasional antara lain dengan penambahan pesawat-pesawat baru seperti yang sudah dilakukan Mandala dan juga Lion Air. Selain terus berusaha meyakinkan kepada Uni Eropa bahwa tingkat keamanan penerbangan di Indonesia sudah lebih terjamin karena di antara pemerintah dan perusahaan penerbangan sudah mencapai suatu komitmen untuk itu. Menhub juga mengatakan pihaknya terus melaksanakan road map to safety untuk menciptakan kenyamaan layanan penerbangan.
6. Bukti konkret pemerintah Indonesia dalam menjamin keamanan internal adalah dengan mengeksekusi para pelaku bom Bali dengan dijatuhi hukuman mati karena peranan mereka dalam pengeboman tersebut.

Melalui kesimpulan di atas, dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta yang dikumpulkan berkesesuaian dengan hipotesis yang diajukan. Dengan kata lain hipotesis dalam penelitian ini yaitu bahwa, Strategi Indonesia dalam mempromosikan pariwisata melalui program Indonesia Visit Year 2008 yang berupa Image promotion, Sales promotion, paduan jasa pelayanan pariwisata, pembinaan kerjasama pariwisata dan peningkatan keselamatan dan keamanan yang konsisten akan mempengaruhi pandangan dunia Internasional terhadap Indonesia. dapat diterima melalui pengujian empiris di atas.


5.2 Saran
1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan eksplorasi atas kemungkinan penerapan perspektif maupun pendekatan lain dalam melakukan penelitian atas variabel-variabel yang sama, seperti pendekatan dengan menggunakan teori sistem dan teori kebijakan luar negeri yang mungkin nantinya akan lebih tepat dan akurat serta untuk menghindari kekurangan dan kelemahan secara metodologis.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memperbanyak bahan, data, atau informasi yang tersedia guna mendukung dan mempermudah proses penelitian. Dan untuk melakukan pencarian yang mendalam terhadap bahan atau informasi mengenai obyek yang ingin diteliti seperti pencarian data primer agar memudahkan proses penelitian.
3. Berkaitan dengan pelaksanaan program Indonesia Visit Year 2008 ini, sebaiknya Pemerintah Indonesia selaku regulator harus siap menghadapi booming pariwisata., pemerintah jangan hanya mau enaknya saja menerima kucuran dolar dari para turis tanpa ada upaya untuk berterima kasih kepada mereka. Pemerintah asyik menghitung pendapatan dan industri pariwisata sibuk memikirkan keuntungan yang diraih dalam transaksi tetapi pemerintah Indonesia harus memfasilitasi daerah untuk konsultasi dan koordinasi pengembangan daerah wisata. walaupun sekarang era-nya otonomi daerah, semua kebijakan bukan lagi top-down tapi dari bawah ke atas tetapi harus ada stimulasi yang disinergikan antara pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan dukungan lintas sektoral.
4. Mengenai kriteria penetapan lima daerah destinasi unggulan baru itu, pemerintah harus lebih mengembangkan potensi daya tarik, kesiapan sarana dan prasarana, aksesbilitas, kesiapan masyarakat setempat, potensi pasar, posisi pariwisata dalam program daerah, serta rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Apabila destinasi unggulan ini telah berjalan, pemerintah harus mempercepat pembangunan pariwisata di daerah tersebut. Karena selama ini 94 % kunjungan wisman masih ke Jawa dan Bali.

1 komentar: